JAKARTA. Masalah yang kerap dialami oleh Ibukota Jakarta memang sudah sangat memperihatinkan. Terlebih ketika musibah banjir merendam sebagian wilayah Jakarta.

Saling salah menyalahkan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan wilayah Pemerintah Kota penyangah seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi jadi hal yang tidak perlu terjadi.

Oleh sebab itu, melalui gagasan Megapolitan yang diusung Mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso berharap adanya suatu kebersamaan dalam menata suatu daerah agar bebas dari segala musibah banjir. Pasalnya, pada banjir yang melanda bulan Januari hingga Februari 2013 lalu, bukan hanya wilayah Jakarta saja melainkan Tangerang, dan Bekasi juga ikut terkena imbasnya.

"Jadi konsep megapolitan sendiri menggabungkan tata ruang wilayah Jabodetabek. Jadi membuat suatu master plan secara bersama-sama agar masalah bisa teratasi," kata pria yang akrab disapa bang Yos dalam diskusi pembahasan Megapolitan di Cafe Madame Ching, Jalan Surabaya, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2014).

Bang Yos menjelaskan bahwa beberapa daerah harus fokus dalam satu bidang seperti Industri, Pendidikan, serta Perkantoran. Dia mencontohkan agar Ibukota agar pindah ke Jonggol, Bogor, Jawa Barat.

"Sehingga dalam menyelesaikan masalah itu perlu payung hukum yang kuat. Jadi pemerintah pusat harus menunjuk satu menteri untuk menyelesaikan masalah tersebut," kata pensiunan Jendral bintang tiga itu.

Kemudian, konsep Megapolitan yang digaungkan oleh Sutiyoso adalah transportasi massal yang bisa juga dirasakan oleh kota penyanggah. Serta pembuatan waduk-waduk di daerah Jakarta Selatan agar penyerapan air lebih bisa dibendung di kawasan tersebut.

"Jadi Depok dan Bogor bisa tembus menggunakan MRT. Sedangkan Tangerang dan Bekasi menggunakan monorel dan busway. Konsepnya sudah ada dari dulu buktinya halte busway sampai Kalideres. Serta tempat pembuangan sampah yang harus dikelola dengan baik," kata Sutiyoso.

Ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso belum bisa memecahkan berbagai masalah yang ada di Jakarta. Dia berdalih karena sulitnya berkordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait penaganan masalah yang kerap membelit ibukota itu. "Dulu sulit kordinasi karena menteri-menterinya suka gonta-ganti," pungkasnya. (Bintang Pradewo)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan