KONTAN.CO.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti adanya risiko gagal bayar dalam keuangan PT Perusahaan Lisrik Negara (PLN). Soalnya, perusahaan BUMN ini tengah membangun sejumlah proyek infrastruktur ketenagalistrikan 35 gigawatt (GW) yang butuh banyak modal.

Dalam menanggapi surat dari menteri keuangan tersebut, Kementerian BUMN lewat Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo, menyebut tidak ada kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) untuk pelanggan non subsidi, meskipun terjadi lonjakan harga energi primer terutama batubara.

Ditambah, Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik menurun dari Rp 1.419/kWh pada tahun 2014 menjadi Rp 1.303/kWh pada tahun 2017. Hal ini mengakibatkan pendapatan PLN tidak sesuai dengan pengeluaran yang dibutuhkan.

Untuk menambal bolongnya penghasilan PLN, kementerian BUMN berencana melakukan langkah strategis dalam menjaga kondisi keuangan PT PLN (persero).

"Kebutuhan pendanaan melalui pinjaman diutamakan untuk dipenuhi dari lembaga multilateral development bank guna mendapatkan cost of fund lebih murah dan penarikan pinjaman disesuaikan dengan progress kemajuan proyek," ujar Gatot dalam keterangan tertulis yang KONTAN terima, Rabu (27/9).

Selain itu, ada sejumlah langkah yang ditempuh untuk memenuhi pendanaan seperti melakukan revaluasi aset, meningkatkan produktivias aset existing dan melakukan efisiensi operasi dan pengadaan barang dan jasa.

Gatot menambahkan, saat ini perkembangan proyek infrastruktur listrik 35 GW sudah menambah kapasitas pembangkit selama kurun waktu 2014 sampai 2016 sebesar 7.701 MW. Targetnya, tahun 2017 akan ada penambahan sebesar 2.600 MW.

Selain itu, ada penambahan gardu induk tahun 2014-2016 sebesar 10.025 MVA dan ditargetkan tambahan pada tahun 2017 sebesar 14.280 MVA.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Rizki Caturini