Ini lo latar belakang keputusan Presiden Joko Widodo menggratiskan vaksin Covid-19



KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Presiden Jokowi memutuskan untuk menggratiskan vaksin corona atau Covid-19 bagi seluruh masyarakat Indonesia yang menjadi sasaran program vaksinasi. 

Keputusan vaksin Covid-19 diambil paska melakukan kalkulasi ulang, perhitungan keuangan negara. 

Presiden berharap  program vaksinasi corona mampu menjangkau semua lapisan masyarakat. "Jadi tak ada alasan bagi masyarakat tak mendapatkan vaksin," tegas Jokowi dalam video, Rabu (16/12) 


Dalam kesempatan berbeda, Sekretaris Eksekutif Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Raden Pardede menjelaskan vaksin corona untuk seluruh masyarakat sasaran vaksinasi sangat penting untuk membangun herd immunity. 

Kata Raden, kekebalan kelompok (herd immunity) berkaitan dengan tingkat efektivitas vaksin corona, tapi juga berhubungan dengan jumlah masyarakat yang mendapatkan program vaksinasi Covid-19 gratis.   

Baca Juga: Vaksin Covid-19 gratis, ini biayanya jika harga Sinovac Rp 211.282 per dosis

Menurut Raden, ini pula yang menjadi salah satu alasan Presiden memutuskan program vaksinasi corona gratis.

Tak hanya itu, kata Raden, Presiden Jokowi juga mendapat masukan Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI). 

“Presiden mendengarkan berdasarkan pertemuan lewat kami, waktu itu lewat Menko Perekonomian. Kita mendengarkan ITAGI. Organisasi dunianya ada SAGE (The Strategic Advisory Group of Experts on Immunization). Mereka itu punya ini kriteria-kriteria tertentu supaya masyarakat mendapatkan herd immunity,” kata Raden Pardede, Rabu (16/12). 

Awalnya, program vaksinasi dibagi dalam dua program,  pembagian vaksin corona secara gratis dengan target penerima vaksin Covid untuk 32 juta.

Baca Juga: Banggar DPR desak pemerintah segera rumuskan alokasi anggaran vaksin Covid-19 gratis

Kelompok kedua menyasar 75 juta vaksin dengan program mandiri. Raden melanjutkan, masukan ini lantas mendapat dukungan dari DPR, khususnya Komisi IX yang membidangi kesehatan. 

Menurutnya, DPR pun mendorong penerapan prinsip keadilan dalam program vaksinasi. Kalaupun harus ada yang berbayar, porsinya jangan terlalu besar. 

“Karena dalam prinsip-prinsip itu disebutkan persoalan equality, keadilan. Memang jadi bagus sekali itu masukan dari Komisi IX itu. Sehingga akhirnya Presiden memutuskan program vaksinasi dilakukan gratis,” ujar Raden Pardede. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Titis Nurdiana