JAKARTA. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mochamad Iriawan menyarankan sidang kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dipindah dari gedung eks Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Gajah Mada.

Iriawan merekomendasikan kepada Mahkamah Agung (MA) agar lokasi sidang tersebut dipindah ke kawasan Jakarta Selatan. "Tadi pagi, saya ketemu dengan ketua MA dan meminta sidang Ahok dipindah. Meminta sidang dialihkan dari Jalan Gajah Mada ke wilayah (Jakarta) selatan," tuturnya di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Kamis (22/12).

Iriawan menjelaskan, pemindahan tersebut atas dasar keamanan. Sebab, lokasi sidang Ahok di eks Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada dianggap kurang aman. "Pak Hatta Ali, setuju atas dasar keamanan. Insya Allah berlaku untuk minggu depan karena ketetapan MA akan keluar satu dua hari ini," ujarnya.

Lanjut Iriawan, ada dua opsi lokasi di wilayah selatan. "Pertama di depan SMA 28, itu punya kementerian Pertanian. Satu lagi di auditorium (Kementerian Pertanian)," katanya di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Kamis (22/12).

Adapun lokasi pertama berada di Jalan Raya Ragunan, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sedangkan, lokasi kedua berada di Jalan Harsono RM, Ragunan, Jakarta Selatan. "(Lokasi itu) pernah (dipakai) sidang Pak Harto (Soeharto) dan Abu Bakar Baasyir dilakukan di sana, tetapi kami ambil yang kecilnya," imbuh Iriawan.

Ia mengaku telah melihat langsung dua lokasi tersebut. Menurutnya, lokasi itu lebih besar ketimbang gedung eks PN Jakarta Pusat. Diperkirakan maksimal menampung 100 sampai 200 orang.

Polda Metro Jaya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas jika nantinya terjadi kepadatan arus lalu lintas. Mengenai persidangan tersebut digelar terbuka atau tertutup, Iriawan mengatakan itu tergantung pimpinan sidang.

Sidang pengadilan kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Ahok akan dilanjutkan pada Selasa (27/12) pekan depan. Majelis hakim akan memberikan putusan sela atas eksepsi yang diajukan Ahok dan penasihat hukumnya.

Pada sidang perdana, jaksa telah mendakwa Ahok dengan dakwaan alternatif antara Pasal 156 huruf a KUHP atau Pasal 156 KUHP. JPU menilai Ahok telah melakukaan penodaan terhadap agama serta menghina para ulama dan umat Islam.

Dalam persidangan, Ahok sering didatangi oleh dua kelompok massa yang berseberangan. Kelompok massa itu datang dengan jumlah yang cukup banyak sehingga memenuhi ruang sidang hingga ke jalan di depan pengadilan. (Akhdi Martin Pratama)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini