KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, mekanisme penyaluran dana kelurahan melalui dana alokasi umum (DAU).

Untuk itu ke depan pemerintah akan membagi kelurahan dalam tiga kelompok yakni, kelurahan yang memang sudah baik, kelurahan yang masih sedang, dan kelurahan yang tertinggal.

Dana Kelurahan pun dipakai untuk pembangunan sarana prasarana untuk mereka kelurahan-kelurahan yang masih memiliki kondisi yang tidak baik, dan juga dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pekerjaan seperti cash for work seperti Dana Desa.

“Hanya pengalokasiannya karena menggunakan dan melalui DAU kita akan melakukan bersama dengan Menteri Dalam Negeri di dalam pengaturan penggunaan dari Dana Kelurahan sebesar Rp3 triliun untuk sekitar 8.122 kelurahan di Indonesia,” jelas Sri Mulyani usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, seperti dikutip dari situs setkab, Jumat (2/11).

Nantinya, dana kelurahan ini tidak akan mensubstitusi atau tidak menjadi pengganti dari anggaran kelurahan yang seharusnya sudah dialokasikan oleh kabupaten dan kota.

Hal itu berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang kabupaten yang memiliki lurah dan desa maka dana kelurahannya harus minimal sama dengan dana desa yang paling kecil atau 10% dari APBD dikurangi DAK.

“Itu semuanya sudah diatur dalam peraturan perundangan-undangan, itu tetap dilakukan oleh pemerintah daerah,” ungkap Menkeu.

Sedangkan Dana Kelurahan ini, menurut Menkeu, adalah tambahan di atasnya dan mekanismenya adalah sebagai matching grants. “Jadi kalau kabupaten dan kota sudah melakukan kita akan menambahkan. Itu yang untuk Dana Kelurahan,” pungkas Sri Mulyani.

Adapun dana kelurahan ini sudah bisa dialokasikan per 1 Januari 2019 mendatang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto