JAKARTA. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ternyata mempunyai misi khusus, meminta Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menghentikan sementara pekerjaan reklamasi Teluk Jakarta.

Di samping belum adanya rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan belum adanya Perda Zonasi Wilayah Pesisir, Susi meminta penghentian sementara pekerjaan reklamasi demi kepastian pengembang dan kepentingan semua pemangku kepentingan.

"Penghentian sementara ini suatu proses yang baik untuk menata ulang supaya ada kepastian, bahwa reklamasi ini bukan hanya untuk kepentingan pengembang properti semata," kata Susi dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta, Jumat (15/4/2016).

"Di sisi lain, penghentian sementara ini juga penting agar tidak ada pendiskreditan dan pembiasan isu bahwa reklamasi Jakarta itu hanya untuk properti saja, tidak untuk masyarakat kebanyakan, tidak untuk masyarakat umum, hanya untuk orang-orang berduit," kata dia lagi.

Lebih lanjut dia mengatakan, akan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membahas poin-poin renegosiasi yang akan disepakati menjadi syarat dilanjutkannya pekerjaan reklamasi.

"Saya pikir penghentian sementara ini hal yang sangat baik untuk kita menata ulang, karena kalau pembangunan dimangkrakkan juga tidak bagus. Investastor nanti juga pada lari dari Indonesia," ucap Susi.

Adapun salah satu poin yang harus dikerjakan pengembang adalah memberikan kompensasi sosial ekonomi kepada nelayan, bukan hanya soal relokasi tempat tinggal, melainkan juga mata pencahariaan.

Selain itu, Susi juga meminta 40 persen akses untuk publik di pulau-pulau privat tersebut.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi menambahkan, pihaknya akan memulai pembicaraan dengan Pemprov DKI Jakarta, pekan depan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan