JAKARTA. Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan adanya dugaan korupsi pengadaan UPS, scanner, printer 3D dan 6 judul buku untuk sejumlah sekolah berasal dari investigasi dan penelaahan dokumen APBD DKI Jakarta versi DPRD 2015 dan APBD dan APBDP 2014.

Dalam penelusurannya, koordinator divisi monitoring pelayanan publik ICW, Febri Hendri menjelaskan bahwa modus korupsi dengan menggelembungkan (mark-up) harga perkiraan sendiri (HPS).

"Sebelum melakukan lelang membuat HPS untuk menilai apakah penawaran harga peserta lelang wajar atau tidak, kalau HPS ketinggian maka harga penawaran bisa rendah. Kami temukan ketika menetapkan HPS. panitia lelang UPS menggunakan 3 harga dari 3 distributor yakni PT Istana Multimedia dengan merek Philotea, PT Duta Cipta Artha dengan merek Kehua, dan PT Offistarindo Adhipirma dengan merek AEC/ALP yang ternyata mereka adalah pemasok dan pemberi dukungan bagi perusahaan peserta lelang lain" ujar Febri di KPK, Kamis (26/3).

Karena mengetahui panitia lelang memakai HPS dari distributor penyokong peserta tender, ICW menyebut ada kongkalikong karena peserta dianggap sudah mengetahui harganya. "Setelah kami cek dari ratusan dokumen peserta lelang, harga tidak terlampau jauh, sedangkan di pasaran ternyata HPS tidak mahal, kalau di kontrak Rp 1,8 miliar paling HPS Rp 800 juta dengan spek yang sama" sebut Febri.

Diketahui berdasarkan data yang diperoleh ICW, untuk anggaran buku, menurut laporan Daftar Pengunaan Anggaran (DPA) di Dinas dan Sudin Pendidikan DKI jakarta, telah dianggarkan 13 paket buku di mana masing-masing nilainya mencapai Rp 500 juta, tetapi hanya terealisasi pengadaan buku 6 paket buku dengan nilai realisasi sebesar Rp 2,925 miliar.

Untuk perkiraan harga wajar buku yaitu Rp 45.000/buku, maka total perkiraan biaya sebesar 3.280 x 6 paket x Rp 45.000 adalah Rp. 885,6 juta. Artinya ada dugaan potensi kerugian negara dari pengadaan 6 paket buku setidaknya Rp 2,1 miliar.

Sementara itu, berdasarkan laporan realisasi pengadaan UPS selama Tahun Anggaran (TA) 2014 pada Dinas dan Sudin Pendidikan DKI Jakarta, terdapat realisasi pengadaan UPS sebanyak 50 paket di mana pada SMA dan kejuruan 49 paket dengan anggaran masing-masing sekolah Rp 6 miliar/paket, Pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan nilai anggaran yang sama dan pada RSUD Cengkareng sebanyak 1 paket senilai Rp 1,37 miliar.

Dari 50 paket realisasi pengadaan UPS ternyata dimenangkan cuma 39 perusahaan berbeda. Jadi ada perusahaan yang menang lebih dari 1 paket. Dan 39 perusahaan ini pemain lama, sering menang lelang pengadaan barang dan jasa DKI periode 2012 sampai 2014. Total proyek yang dimenangkan 39 perusahaan tersebut sejak 2012 adalah 197 paket pengadaan barang dan jasa dengan nilai anggaran mencapai Rp 875 miliar.

Untuk adanya dugaan korupsi tersebut, Febri menegaskan bahwa KPK perlu mengusut dan melihat keterkaitan anggota DPRD. Namun nama pemilik perusahaan yang terlibat dengan anggota DPRD masih dalam penelusuran. "Sedangkan inisial anggota BPK yang terlibat adalah AU dan ZN" kata Febri.

Menanggapi hal ini, Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha menyatakan masih akan melakukan penelaahan terlebih dahulu. "Tentu kita lakukan penelaahan terlebih dahulu. Tim dari Dumas (Pengaduan Masyarakat) kita akan memeriksa, kita lihat apakah benar dalam laporan tersebut ada indikasi tindak pidana korupsinya atau tidak" tandas Priharsa.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto