JAKARTA. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menyebut ada dua peraturan perundang-undangan yang dinyatakan panitia hak angket telah dilanggar oleh Gubernur Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama. Kedua peraturan itu adalah Pasal 67 poin d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan TAP MPR Nomor 6 Tahun 2001 tentang Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. 

Menurut Taufik, kedua peraturan itu adalah yang direkomendasikan pakar yang diundang dalam rapat angket pekan lalu. 

"Pelanggarannya terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan TAP MPR Tahun 2001," kata dia, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (30/3). 

Berdasarkan catatan Kompas.com, kedua peraturan tersebut adalah peraturan yang disebut oleh dua pakar hukum tata negara, yakni Irman Putra Sidin dan Margarito Kamis, dalam rapat angket yang digelar pada Rabu (25/3/2015). 

Pada Pasal 67 poin d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

Sementara pada TAP MPR Nomor VI Tahun 2001 tentang etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di dalamnya terdapat empat poin, yaitu:

a. Bahwa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. 

Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 

b. Bahwa untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, diperlukan pencerahan sekaligus pengamalan etika kehidupan berbangsa bagi seluruh rakyat Indonesia. 

c. Bahwa etika kehidupan berbangsa dewasa ini mengalami kemunduran yang turut menyebabkan terjadinya krisis multidimensi; bahwa untuk itu diperlukan adanya rumusan tentang pokok-pokok etika kehidupan berbangsa sebagai acuan bagi pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia dalam rangka menyelamatkan dan meningkatkan mutu kehidupan berbangsa itu. 

d. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a, b, c, dan d, perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Etika Kehidupan Berbangsa. (Alsadad Rudi)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia