KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa cara perencanaan dan anggaran di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus diperbaiki agar Kemenkeu menjadi organisasi yang fleksibel karena anggaran yang dikelola terus berubah.

Untuk itu, Menkeu memaparkan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) di Kemenkeu yang disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Kamis, (2/9).

“Kita lihat untuk penganggaran kita, tadinya kita mengikuti unit eselon I, 12 program sehingga terjadi silo-silo. Kita sekarang membuat lima program berdasarkan tema tadi. Kita melakukan penerapan penganggaran berbasis kinerja atau PBK, kalau sebelumnya itu tidak ada korelasi kuat antara target kinerja dengan alokasi anggarannya, sekarang target kinerja dan anggaran sudah terhubung," jelas Menkeu. (2/9)

Baca Juga: Wamenkeu: LPEI harus ciptakan terobosan baru dalam bekerja

Selain itu, Kemenkeu juga melakukan hubungan yang jelas antara output dan outcome sehingga semakin jelas dari sisi akuntabilitas dan kinerja. Penerbitan balanced scorecard juga dihubungkan dengan kinerja utama dengan rencana kerja.

“Dulu kita sering di dalam pertemuan organisasi menjadi sangat heavy tapi sebetulnya tidak connect antara waktu ngomong kinerja, ngomongin balanced scorecard, waktu kita bicara tentang anggaran maupun organisasi seperti SDM," kata Menkeu

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu mengusulkan pagu indikatif Kemenkeu Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp44,01 triliun. Besaran tersebut sudah termasuk Badan Layanan Umum (BLU) yang akan digunakan untuk lima program prioritas, yaitu kebijakan fiskal, pengelolaan penerimaan negara, pengelolaan belanja negara, pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko, serta dukungan manajemen.

“Jadi kesimpulannya pimpinan, untuk tahun 2022, Kementerian Keuangan mengajukan untuk keseluruhan termasuk BLU, ini yang BA 15 termasuk BLU adalah rupiah Rp 44 triliun,"  ujarnya

Baca Juga: Komisi XI DPR RI setuju Kemenkeu tambah anggaran Rp 992,77 miliar pada 2022

Sementara itu, peran dan dukungan Kemenkeu dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 juga dipaparkan Menkeu. Kemenkeu mendukung terhadap seluruh Prioritas nasional 2022 melalui penyelenggaraan fungsi Bendahara Umum Negara (BUN).

“Kementerian Keuangan mendukung, kalau secara langsung adalah Prioritas Nasional 1,3,5 melalui 19 proyek nasional yang besar Rp479 miliar; 52 proyek unggulan sebesar Rp474,5 miliar. Tapi Kemenkeu mendukung 15 isu lintas sektoral yang dikoordinasi oleh Kementerian lain”, paparnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto