KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan saat ini pemerintah sedang melakukan analisa terkait pembentukan
holding BUMN penerbangan. Analisa tersebut sudah melibatkan kementerian dan lembaga lain, termasuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Dalam kita membuat
holding, kita analisa. Analisa itu kita undang Kemenkeu, Kemenkumham," katanya saat ditemui di Bursa Efek Indonesia, Senin (15/4). "Kalau urusan penerbangan kita undang Kemenhub, hal-hal itu seperti itu normal, tidak ada yang
out of the ordinary," tambah Rini. Maka itu, diakuinya, Menteri BUMN, sedang mempelajari secara intens dengan konsultan.
Ia juga sedang melihat bagaimana negara-negara lain menerapkan
holding BUMN penerbangan ini seperti Doha dengan bandaranya dan penerbangannya Qatar Airways. "Di Dubai itu juga ada Dubai Airport juga sama dengan Emirates, jadi kita ingin melihat itu semua," lanjut Menteri Rini. Ia menegaskan, bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang membutuhkan banyak transportasi udara. Sehingga harus melakukan yang investasi banyak untuk mendorong itu semua, agar seluruh masyarakat Indonesia bisa mendapatkan kesempatan untuk konektivitasnya melalui udara. "Tentunya kita harus melakukan banyak investasi, kita tidak hanya bisa bergantung dari dana pemerintah saja," katanya. Untuk itu, yang paling penting adalah mempelajari neraca dari perusahaan-perusahaan yang akan digolongkan. "
Holding dibentuk tidak terlepas untuk melihat sehingga neracanya lebih besar, sehingga kita bisa melakukan investasi yang lebih banyak," jelas Rini. Sekedar tahu saja, pemerintah memang saat ini sedang getol untuk membuat
holding bagi perusahaan BUMN. Tujuannya agar lebih efisien. Berdasarkan dokumen yang diterima Kontan.co.id,
holding BUMN Penerbangan ini setidaknya bisa menghemat biaya sekitar Rp 7 triliun. Inisiatif penghematan ini dari aspek struktur
management, SSC &
Joiylny Procurement, ekspansi
sipp services, analisis data, info
sharing platforms,
center of excellence, dan
travel retail terintegrasi. Sehingga, secara keseluruhan bisnis antar anggota
holding dapat ditingkatkan melalui sinergi antar anak perusahaan. Pun dalam lima tahun,
holding ini menargetkan bisa berpotensi kontribusi terhadap pertumbuhan PDB sekitar 2,3% atau sebesar US$ 25 miliar. Sekedar tahu saja, rencananya pemerintah akan menunjuk PT Penas (Persero) sebagai induk
holding yang membawahi Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, Garuda Indonesia, Pelita Air, dan AirNav.
Pemilihan Penas diambil agar lebih memudahkan pemerintah. Sebab, perusahaan tersebut dimiliki oleh pemerintah. "Mereka kan 100% milik BUMN kan, yg penting 100% milik BUMN. Kalau kita milih salah satu seperti AP (Angkasa Pura) I dan AP II kompleksitasnya tinggi," jelas Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Survei dan Konsultasi Kementerian BUMN Gatot Trihargo dalam kesempatan yang sama. Sehingga, ini akan memudahkan pemerintah untuk mengkontrol perusahaan di bawahnya. "
Holding kan kita ambil secara
company-nya saja jadi lebih mudah kalau nanti bicara sebagai
holding yang strategi. Jadi bisnis yang ada kita turunkan untuk
holding jauh lebih bagus," tutup dia. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Tendi Mahadi
