KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah pusat (pempus) akan melakukan intervensi atas kebijakan fiskal pemerintah daerah (pemda), yakni dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Ketentuan ini sebagaimana dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah diundangkan pada Senin (5/10).

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan tujuan dari pengaturan tarif PDRD oleh pempus untuk memitigasi pemda yang akan terlalu tinggi meningkatkan kenaikan tarif per tahun. Sehingga, tarif PDRD rasional bagi pengusaha maupun pemda. 

Dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja dijelaskan, pemda tetap membuat ketentuan PDRD melalui rancangan peraturan daerah (perda) yang elah disetujui bersama oleh gubernur dan DPRD provinsi. 

Baca Juga: UU Cipta Kerja mendorong penggunaan satu peta

Namun, sebelum ditetapkan, pempus akan mengintervensi dahulu aturan PDRD dari pemda. Dalam hal ini, pemda musti dapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan dimaksud.

Nah, saat proses intervensi tersebut, Menkeu Sri Mulyani bisa saja menolak usulan tarif PDRD yang diajukan pemda dengan pertimbangan keselarasan dengan kebijakan fiskal nasional. “Tapi alurnya kan tetap di pemda. Contoh PDRD sekian yang wajar itu berapa dievaluasi nanti untuk menguatkan, kalau nanti mengeluarkan ekonomi biaya tinggi ya ga wajar dong, makanya diberikan masukan,” ujar Iskandar kepada Kontan.co.id, Rabu (7/10). 

Iskandar menyampaikan formula rasionalisasi PDRD nantinya akan diatur lewat Peraturan Pemerintah (PP). “PP nya dibahas sekarang lagi dibuat, segera diselesaikan,” kata Iskandar.

Di sisi lain, Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Abdullah Azwar Anas menilai, ketentuan tersebut diharapkan tidak menimbulkan kegaduhan di tingkat pemerintah daerah apabila tarif PDRD yang diajukan pemda terkait ditolak oleh pempus. 

Baca Juga: Sri Mulyani: Klaster perpajakan dalam UU Cipta Kerja tidak muncul tiba-tiba

Azwar mengatakan, pun jika ada rasionalisasi tarif pajak daerah dan retribusi daerah dengan menggunakan tarif nasional, diharapkan dapat diperhitungkan dengan matang dan benar-benar bisa menarik investasi di daerah. 

“Harus juga dipastikan ketentuan PDRD ini punya implikasi yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan tidak mengganggu penerimaan daerah,” kata Azwar kepada Kontan.co.id, Rabu (7/10).

Selanjutnya: Peluang emiten konstruksi setelah omnibus law disahkan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi