KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Biaya megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan proyek MRT membengkak. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menjabarkan penyebab membengkaknya proyek prioritas tersebut.

Menurut KPPIP, pembangunan kereta cepat mengalami cost overrun akibat adanya biaya tambahan dalam pemindahan infrastruktur yang terlewati jalur kereta.

"Seperti jalan, kabel listrik, atau pipa gas. Pasalnya, jalur kereta cepat memanfaatkan lahan di sisi jalan tol dan aset BUMN," ujar Sekretaris Tim Pelaksana KPPIP Suroto kepada Kontan.co.id, Kamis (11/11).

Baca Juga: Faisal Basri: Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bisa balik modal 139 tahun lagi

Valuasi aset BUMN yang digunakan juga tidak dapat dimasukkan dalam kategori penyertaan modal negara (PMN). Pasalnya aset tersebut masuk dalam kategori barang milik negara (BMN).

Sementara itu, pada pembangunan MRT terdapat kendala pada paket konstruksi 202 dan 205A. Setelah beberapa kali melakukan lelang, terjadi gagal lelang karena peminat yang memasukkan penawaran tidak memenuhi ketentuan.

Pemerintah melakukan negosiasi melalui mediasi dengan pemerintah Jepang untuk dapat dilakukan penunjukan badan usaha. Dalam proses tersebut, pihak pemerintah Jepang menawarkan pilihan teknologi yang harus sinkron dengan eksisting.

"Pada perkembangan terkini, Kementerian Perhubungan tengah melakukan verifikasi terkait penawaran tersebut," ungkap Suroto.

Suroto juga menyampaikan bahwa kondisi pandemi virus corona (Covid-19) juga berdampak pada pengerjaan proyek lainnya. Pasalnya dalam kondisi pandemi Covid-19 terdapat pembatasan pekerja dan mobilitas logistik.

Selanjutnya: Biaya membengkak, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dapat PMN Rp 4,3 triliun

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat