YOGYAKARTA. Kementerian Pertanian (Kementan) akan berupa untuk menstabilkan harga daging sapi di kawasan DKI Jakarta pada level harga Rp 75.000 sampai Rp  80.000 per kilogram (kg). Hal ini ditegaskan oleh Syukur Iwantoro, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian di Yogyakarta, Jumat (15/2)

Syukur bilang, level harga ini sudah ekonomis untuk peternak maupun untuk konsumen. "Satu sisi, kami tak ingin peternak mengalami kerugian di sisi lain harga di konsumen juga tidak terlalu mahal," kata Syukur, Jumat (15/2).

Menurut Syukur ada dua hal penyebab melambungnya harga daging sapi di DKI Jakarta dan sekitarnya. Jika dua hal ini ditangani, maka harga daging sapi tidak akan menyentuh level Rp  100.000 per kilogram.

Penyebab pertama adalah, mahalnya harga daging sapi yang dipatok oleh feedloter (penggemukan sapi) di tingkat Rumah Potong Hewan (RPH). Harga sapi bakalan impor sekitar Rp 31.000 hingga Rp  32.000 per kilogram bobot hidup. Sapi bakalan ini kemudian digemukkan dan dijual ke RPH sekitar Rp  35.000 per kilogram bobot hidup.

"Harga ini cukup mahal, seharusnya feedloter tidak mengambil untung yang cukup banyak," kata Syukur. Sementara, pasokan sapi untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, sebanyak 70% berasal dari feedloter (penggemukan sapi).

Alhasil, Syukur menganggap wajar jika ada harga daging sapi di pasar mencapai Rp  90.000 per kilogram. Di wilayah luar DKI Jakarta yang mengandalkan pasokan sapi lokal, harga daging sapi masih di level Rp  65.000 hingga Rp  75.000 per kilogram.

"Sapi lokal dijualnya di harga Rp 31.000 per kilogram bibit hidup," kata Syukur. Jika feedloter menurunkan harganya di tingkat RPH, Syukur mengatakan tidak akan terjadi gejolak harga daging sapi di DKI Jakarta.

Penyebab kedua adalah terhambatnya, pasokan sapi lokal ke RPH di Jabodetabek. Berdasarkan hasil laporan masyarakat, separuh dari 92 RPH yang ada di Jabodetabek tidak mau menerima sapi lokal.

Ke 92 RPH tersebut hanya mau memotong sapi asal Australia. Akibatnya, harga daging sapi di masyarakat cukup mahal. "Padahal itu RPH milik kita kenapa mereka hanya mau memotong sapi Australia. Kenapa terjadi diskriminasi potong, kita sedang selidiki ini kebijakan siapa?" Kata Syukur.

Terkait dengan diskriminasi ini, Syukur sudah mengirimkan surat kepada kedutaan Australia untuk mempertanyakan apakah kebijakan tersebut milik mereka. Tetapi kedutaan Australia mengaku tidak mengeluarkan kebijakan itu.

Untuk hal ini, Syukur mengaku akan melakukan investigasi khusus. Jika hasil investigasi keluar dan pemerintah menemukan adanya praktik kecurangan, maka pemerintah akan ambil upaya hukum. "Kita tidak tegas," kata Syukur.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Asnil Amri