MOMSMONEY.ID - Tak hanya inovatif dan kreatif, salah satu yang diterapkan dalam menjalankan bisnis adalah proses keamanan dan keselamatan. Hanya saja, process safety di industri kimia kini masih menjadi tantangan.

Sebagai upaya penyajian kerangka dokumen kebijakan process safety, BKK PII (Badan Kejuruan Kimia Persatuan Insinyur Indonesia) dan Universitas Indonesia sebagai tuan rumah Annual Meeting mengadakan Focus Group Discussion 1 di Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Kamis (6/2).

Rektor Universitas Indonesia sekaligus Ketua Dewan Penasehat Kepanitiaan AM BKK PII Heri Hermansyah menyatakan, FGD ini dapat menjadi tonggak penguatan kerangka kebijakan process safety untuk diusulkan ke pemerintah Indonesia.

Lewat Prolanis, Penderita Diabetes Temukan Dukungan dan Motivasi Sehat

"BKK PII hadir sebagai Rumah Insinyur Kimia Indonesia. FGD ini adalah tools kami, karena BKK PII adalah mitra pemerintah, fasilitator, dan katalisator untuk mengoptimalkan peran insinyur dalam pembangunan dan menjalankan program pemerintah," ujar Sripeni Inten Cahyani, Ketua BKKPII.

Focus Group Discussion berlangsung komprehensif, melibatkan berbagai pihak, seperti Kementerian ESDM, Pertamina Hulu Energi, Kementerian Perindustrian, Rekayasa Industri, Pupuk Kujang Cikampek, APTEKIM, FIKI, akademisi, pelaku industri dan asosiasi profesi lainnya.

Baca Juga: Danantara Siap Beroperasi, tapi Masih Butuh Pembenahan Regulasi

Salah satu kerangka penting adalah budaya sadar resiko (concern of awareness) mengingat industri kimia sangat diverse. Perlu peran pemerintah dalam menyusun peta kebijakan atas unsur safety management of change.

Penyusunan regulasi yang tegas, penyediaan program pelatihan dan edukasi, pengawasan, audit rutin, pemberian insentif dan sanksi, serta kolaborasi dengan asosiasi industri dapat menjadi alternatif.

FGD 1 ini merupakan acara pembuka dari Rangkaian Acara AM BKKPII 2025. Masih ada 4 FGD lainnya dan acara puncak yaitu Annual Meeting BKK PII di September mendatang.

"Semoga apa yang sudah didiskusikan bersama hari ini dapat menjadi framework kebijakan pemerintah terkait process safety management," ujar Mohamad Agung, Ketua AM BKKPII 2025.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News