KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, menjadi menteri keuangan tidaklah mudah. Pasalnya menteri keuangan harus benar-benar mempertimbangkan setiap kebijakan yang akan diambil, baik dari sisi penerimaan maupun belanja negara.

Dia mencontohkan,  banyak pihak yang meminta agar pungutan pajak diturunkan. Akan tetapi banyak tuntutan untuk menaikkan belanja di berbagai sektor. Hal ini juga yang mungkin akan menjadi tantangan untuk menteri keuangan selanjutnya.

“Saya kalau race to the bottom, di satu sisi penerimaan akan turun habis, birokrasi minta tukin (tunjangan kinerja) naik, meminta infrastruktur dibangun. Jadi kita bingung kan. Penerimaan turun dari pajak, tetapi dari belanja kita meningkat. Oleh karena itu memang Menkeu selanjutnya kerja yang baik-baik saja,” tutur Sri Mulyani dalam agenda Kompas100 CEO Forum ke-14, Rabu (1/11).

Baca Juga: Penerimaan Pajak hingga Kuartal III Melambat, Begini Kata Sri Mulyani

Karena permintaan belanja negara yang terus meningkat, Sri Mulyani juga memberi pesan agar menteri keuangan selanjutnya juga bisa menentukan pilihan dalam menerapkan kebijakan untuk memperoleh penerimaan negara. Sebab kebijakan tersebut yang akan dihadapi terus-menerus ke depannya.

Sri Mulyani mengatakan, ia memang mendapat banyak masukan dari berbagai pihak, seperti agar pungutan pajak tertentu dihilangkan, karena di negara tetangga seperti Singapura juga pungutan pajak tersebut ditiadakan.

Meski begitu, Sri Mulyani juga tidak mau mengambil risiko, sebab jika angka penerimaan khususnya dari pajak terus menurun namun permintaan belanja negara meningkat, maka akan terjadi ketidaksinkronan dalam APBN.

“Kalau nanti pajaknya dilepas, tidak perlu ada direktur jenderal pajak kalau begitu,” ungkapnya.

Baca Juga: Walau Ketidakpastian Masih Tinggi, Sri Mulyani Yakin Ekonomi RI Tumbuh di Atas 5%

Lebih lanjut, Sri Mulyani juga berpesan agar penerimaan negara bisa terus dijaga dengan baik. Dia mencatat, sejak 2020 hingga 2023 penerimaan negara terus meningkat hampir 70%, di samping itu belanja negara juga meningkat sebesar 23%.

Selama periode tersebut, APBN tercatat tumbuh sehat lantaran penerimaan negara tumbuh moncer didukung booming harga komoditas. Selain itu, harmonisasi perpajakan dan juga pengeluaran terus diperbaiki, agar ke depannya belanja-belanja yang dikeluarkan pemerintah bersifat produktif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi