KONTAN.CO.ID - MOSKOW. Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengingatkan jaksa terkait penyitaan aset. Menurut Putin, penyitaan aset dan menyerahkannya kepada kepemilikan negara hanya dibenarkan dalam kasus-kasus di mana kegagalan untuk bertindak dapat membahayakan keamanan nasional Rusia.

Melansir Reuters, banyak aset di Rusia yang berpindah tangan dalam dua tahun terakhir. Ratusan perusahaan asing meninggalkan Rusia setelah Moskow mengirim pasukannya ke Ukraina pada Februari 2022, dan dalam beberapa kasus menjualnya dengan harga murah kepada manajemen lokal.

Moskow telah mengambil kendali sementara atas aset milik beberapa perusahaan Barat termasuk Fortum, Carlsberg.

Jumlah kasus dimana jaksa menyita aset melalui pengadilan, termasuk kasus yang berkaitan dengan industri pertahanan Rusia, telah meningkat, dan beberapa di antaranya terkait dengan privatisasi perusahaan yang sudah berusia sekitar 30 tahun.

Menurut Jaksa Agung Igor Krasnov pada bulan Maret, perusahaan dan aset strategis senilai lebih dari 1 triliun rubel (US$ 10,9 miliar) dialihkan ke kepemilikan negara oleh pengadilan Rusia tahun lalu.

Baca Juga: Rusia ke Eropa: Jika Ambil Aset Kami, Eropa Akan Alami Kerugian Besar

“Baru-baru ini, lembaga penegak hukum telah memulai sejumlah kasus untuk mengembalikan sejumlah aset ke kepemilikan negara,” kata Putin dalam forum bisnis Moskow.

Dia menegaskan, pemerintah Rusia tidak berbicara tentang tinjauan privatisasi, namun tentang kasus-kasus di mana tindakan atau kelambanan pemilik perusahaan dan kompleks properti menyebabkan kerugian langsung terhadap keamanan negara dan kepentingan nasional.

“Perampasan bisnis hanya dibenarkan dalam situasi yang baru saja saya jelaskan,” jelasnya.

Properti negara dilelang secara luas pada tahun 1990-an ketika kelompok oligarki mengumpulkan kekayaan besar, sehingga menciptakan jurang pemisah yang besar antara orang-orang Rusia yang super kaya dan orang biasa.

Baca Juga: Vladimir Putin Angkat Bicara Soal Konflik Timur Tengah & Bencana Besar, Apa Katanya?

Namun, meskipun beberapa kesepakatan tersebut mungkin terjadi tanpa pengawasan federal, Putin mengatakan bahwa melakukan kesepakatan sejak saat itu tidak diperlukan jika bisnis dapat beroperasi dengan sukses.

“Klaim terhadap pemilik aset saat ini tidak tepat, terutama bagi mereka yang bekerja dengan sukses, menyelesaikan masalah sosial, dan membantu menjamin keamanan nasional,” kata Putin.

Sementara itu, Kementerian Keuangan telah mencatatkan sekitar 30 perusahaan di mana negara dapat mengurangi kepemilikan sahamnya, sambil mempertahankan kepemilikan sahamnya, seiring dengan upaya untuk mendorong lebih banyak investasi swasta dalam negeri dan meningkatkan pendapatan anggaran.

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie