KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (EBT) dinilai perlu segera dilakukan pembahasan. Hal ini demi percepatan pengembangan dan penggunaan EBT di Indonesia.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, salah satu poin yang harus ada di dalam UU EBT nantinya adalah ketentuan yang mengikat bagi pemerintah pusat dan daerah, pelaku bisnis, hingga masyarakat untuk memprioritaskan pengembangan energi terbarukan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam kebijakan energi.

Ketentuan yang mengikat tersebut bisa berupa mandatori yang dituangkan dalam standar portofolio energi terbarukan. “Mandatori ini bisa dibagikan pemerintah pusat ke daerah dan seluruh pelaku usaha EBT,” kata dia, Kamis (13/2).

Baca Juga: Perpres EBT segera terbit, ini tanggapan pelaku usaha

Selain itu, UU EBT juga mesti memuat pasal yang mengakomodasi dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap pengembangan EBT. Dukungan tersebut bisa berbentuk instrumen insentif fiskal maupun finansial.

Fabby menambahkan, kebijakan dan regulasi harga energi terbarukan yang konsisten dan menyeluruh juga wajib dibahas dalam UU EBT.

Editor: Anna Suci Perwitasari