JAKARTA. Siapapun Presiden terpilih dalam pilpres 2014, Bank Dunia akan mendukung program-program pemerintah. Tetapi, Ekonom Utama Bank Dunia Ndiome Diop mengatakan, ada satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintahan ke depan, baik di bawah Prabowo Subianto, atau Joko Widodo. "Subsidi bahan bakar minyak (BBM) dapat dihapus secara bertahap pada 2019. Jadi nantinya ada potensi penghematan tahunan," katanya dalam seminar laporan World Bank, di Jakarta, Senin (23/6). Menurut Ndiome, penghapusan secara bertahap subsidi BBM, dan secara sepenuhnya pada 2019 akan membebaskan atau menghemat hingga 2% dari produk domestik bruto (PDB). Ndiome menuturkan, pengurangan belanja subsidi BBM, yang berjumlah 2,6 % dari produk domestik bruto dan bermanfaat bagi pemilik kendaraan, akan memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan investasi di bidang infrastruktur, dan perawatan kesehatan yang saat ini hanya 0,9 % dari PDB. Penghapusan subsidi BBM, juga diakuinya dapat memperbesar ruang fiskal secara signifikan, yakni penerimaan pajak dan belanja pegawai. "Pertumbuhan dalam rata-rata belanja pegawai pusat dan daerah dapat disesuaikan agar tumbuh sejalan dengan inflasi dan bukan pada kisaran 5-8 % di atas inflasi seperti beberapa tahun terakhir," katanya. (Estu Suryowati)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Ini PR pemerintahan ke depan versi Bank Dunia
JAKARTA. Siapapun Presiden terpilih dalam pilpres 2014, Bank Dunia akan mendukung program-program pemerintah. Tetapi, Ekonom Utama Bank Dunia Ndiome Diop mengatakan, ada satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintahan ke depan, baik di bawah Prabowo Subianto, atau Joko Widodo. "Subsidi bahan bakar minyak (BBM) dapat dihapus secara bertahap pada 2019. Jadi nantinya ada potensi penghematan tahunan," katanya dalam seminar laporan World Bank, di Jakarta, Senin (23/6). Menurut Ndiome, penghapusan secara bertahap subsidi BBM, dan secara sepenuhnya pada 2019 akan membebaskan atau menghemat hingga 2% dari produk domestik bruto (PDB). Ndiome menuturkan, pengurangan belanja subsidi BBM, yang berjumlah 2,6 % dari produk domestik bruto dan bermanfaat bagi pemilik kendaraan, akan memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan investasi di bidang infrastruktur, dan perawatan kesehatan yang saat ini hanya 0,9 % dari PDB. Penghapusan subsidi BBM, juga diakuinya dapat memperbesar ruang fiskal secara signifikan, yakni penerimaan pajak dan belanja pegawai. "Pertumbuhan dalam rata-rata belanja pegawai pusat dan daerah dapat disesuaikan agar tumbuh sejalan dengan inflasi dan bukan pada kisaran 5-8 % di atas inflasi seperti beberapa tahun terakhir," katanya. (Estu Suryowati)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News