JAKARTA. Dalam waktu dekat pemerintah akan membuka masa penawaran sukuk negara ritel (sukri) seri SSR-007 tahun 2015 pada 23 Februari hingga 6 Maret 2015. Adapun underlying asset yang digunakan dalam surat utang berbasis syariah ini adalah proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015. Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemkeu) Suminto mengatakan jumlah nominal proyek yang dibiayai pada tahun ini adalah Rp 7,1 triliun. Proyek tersebut ada di tiga kementerian yaitu Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Agama. Untuk Kementerian Agama, ada tiga proyek yang dibiayai sukri yaitu revitalisasi asrama haji di beberapa kota, revitalisasi perguruan tinggi islam, dan revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA). Pada Kementerian Perhubungan yang dibiayai pemerintah adalah pembangunan kereta api double track Kualanamu. "Untuk Kementerian PU yang dibangun adalah revitalisasi pembangunan dan perluasan jalan di berbagai propinsi," ujarnya di Jakarta, Jumat (20/2).
Ini proyek underlying asset Sukri SR-007
JAKARTA. Dalam waktu dekat pemerintah akan membuka masa penawaran sukuk negara ritel (sukri) seri SSR-007 tahun 2015 pada 23 Februari hingga 6 Maret 2015. Adapun underlying asset yang digunakan dalam surat utang berbasis syariah ini adalah proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015. Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemkeu) Suminto mengatakan jumlah nominal proyek yang dibiayai pada tahun ini adalah Rp 7,1 triliun. Proyek tersebut ada di tiga kementerian yaitu Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Agama. Untuk Kementerian Agama, ada tiga proyek yang dibiayai sukri yaitu revitalisasi asrama haji di beberapa kota, revitalisasi perguruan tinggi islam, dan revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA). Pada Kementerian Perhubungan yang dibiayai pemerintah adalah pembangunan kereta api double track Kualanamu. "Untuk Kementerian PU yang dibangun adalah revitalisasi pembangunan dan perluasan jalan di berbagai propinsi," ujarnya di Jakarta, Jumat (20/2).