KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah gencar mengembangkan infrastruktur telekomunikasi. Pengembangan infrastruktur telekomunikasi saat ini terutama ditujukan untuk membangun konektivitas di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Salah satu badan yang bertanggungjawab atas pengembangan infrastruktur telekomunikasi ini adalah Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI Kominfo). “BAKTI Kominfo dalam hal ini menjadi ujung tombak percepatan melalui pembangunan infrastruktur, seperti base transceiver station (BTS) dan satelit,” kata Tri Haryanto, Plt Direktur Sumber Daya dan Administrasi BAKTI Kominfo.

Cikal bakal BAKTI Kominfo dibentuk pemerintah pada 2006 silam. Semula organisasi ini bernama Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan (BTIP).

Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah kemudian mengubah BTIP menjadi Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) pada 2010. Badan Layanan Umum BP3TI awalnya merupakan unit eselon.

Baca Juga: Starlink Hadir di Kawasan 3T, Wilayah yang Juga Menjadi Garapan Bakti Kominfo

Namun kemudian BLU ini berubah menjadi unit pelaksana teknis non eselon. Tujuannya untuk meningkatkan fleksibilitas, efektivitas dan produktivitas pelaksanaan tugas.

Pada 2017, BP3TI juga mengalami perubahan struktur organisasi, yang semula strukturnya didasari pada proses (process-based), menjadi didasarkan pada output layanan (output-based), yaitu infrastruktur dan ekosistem.

Lalu, sejak Agustus 2017, Menteri Komunikasi dan Informatika mencanangkan nama baru bagi BP3TI menjadi BAKTI. Perubahan BP3TI menjadi BAKTI ini kemudian disahkan melalui Peraturan Menteri pada 2018.

BAKTI mendapat tugas memeratakan akses telekomunikasi dan informatika di seluruh Indonesia. “Tugas BAKTI Kominfo adalah mengatasi kesenjangan akses telekomunikasi di wilayah-wilayah yang belum terlayani, umumnya di daerah 3T,” tutur Tri.

Baca Juga: Kapal LCT Cita XX Pembawa Perangkat BAKTI Kominfo Hilang Kontak di Perairan Papua

Berdasarkan catatan BAKTI Kominfo, ada 9.113 desa/kelurahan yang masuk dalam kategori daerah 3T serta belum terjangkau sinyal 4G. Titik-titik inilah yang menjadi sasaran program BAKTI.

Sampai dengan tahun 2020, sudah ada layanan BTS di 1.209 desa/kelurahan yang telah dilayani dan mendapat upgrade dari BAKTI menjadi BTS 4G. Sisanya, 7.904 desa/kelurahan menjadi target program BTS 4G yang mendapat alokasi APBN.

“Dari 7.904 tersebut, sudah berhasil di-on-air-kan atau sedang dibangun sebanyak 5.618 titik. Sisanya umumnya belum meningkat status pembangunannya karena situasi kahar, umumnya terjadi karena situasi keamanan seperti di Papua,” terang Tri.

Papua sendiri merupakan wilayah dengan target pembangunan terbesar, yaitu 55% titik dari target awal yang mencapai 7.904 titik tersebut.

Tri menegaskan, BAKTI Kominfo akan melanjutkan utang Pembangunan BTS 4G yang masih terdampak situasi kahar. “Kami juga akan mulai mengoperasikan layanan SATRIA-1 untuk memperkuat layanan publik dan pemerintahan berbasis digital,” papar dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Harris Hadinata