KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam kunjungan tersebut, DEN melaporkan hasil analisis dan rekomendasi terkait dampak kebijakan ekonomi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap Indonesia. Anggota DEN Muhammad Chatib Basri menjelaskan, masih terdapat ketidakpastian dalam kebijakan ekonomi Amerika Serikat, terutama karena beberapa posisi kabinet di pemerintahan Trump yang belum terisi.
Baca Juga: Ini Rekomendasi DEN ke Otoritas Pajak untuk Perluas Basis Pajak Namun, salah satu risiko utama yang harus diantisipasi Indonesia adalah kebijakan deportasi terhadap pekerja ilegal di Amerika Serikat, yang berpotensi memicu inflasi serta suku bunga tinggi. Chatib bilang, jika inflasi di AS akan naik, maka The Fed itu mungkin tidak mudah untuk menurunkan bunga bahkan mungkin akan meningkatkan bunga. Sehingga risiko pertama yang harus dihadapi Indonesia adalah mungkin interest rate-nya di AS masih akan relatif tinggi. "Yang kemudian kedua adalah strong dollar. Ini tentu akan berpengaruh di dalam kondisi seperti ini," jelas Chatib Basri di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (6/2). Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya reformasi struktural untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Baca Juga: Perluas Basis Pajak, DEN Rekomendasikan Hal ini ke Otoritas Pajak DEN pun merekomendasikan percepatan digitalisasi pemerintahan melalui GovTech guna menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan iklim investasi. Prabowo mendukung dilakukan structural reform menyangkut mengenai penyederhanaan perizinan, perbaikan iklim investasi, dan implementasi dari GovTech yang semakin cepat. "Karena kalau misalnya digitalisasi dilakukan itu proses dari bureaucratic hurdles-nya itu akan bisa diatasi," ucap Chatib Basri. Selain itu, DEN juga menyoroti potensi keuntungan bagi Indonesia dari kebijakan tarif AS terhadap China. Dengan tarif impor sebesar 10% yang diberlakukan terhadap produk China, ada kemungkinan basis produksi akan bergeser ke negara lain, termasuk Indonesia. “Tentu Indonesia harus bisa memanfaatkan kesempatan dari relokasi ini. Itulah yang tadi kami sampaikan kepada bapak presiden pentingnya untuk perbaikan iklim investasi, konsistensi dari kebijakan, kepastian usaha karena kalau ini yang terjadi, maka posisi Indonesia sebetulnya bisa diuntungkan," ujar Chatib Basri.
