JAKARTA. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) mengeluarkan kajian survei ekonomi OECD Indonesia untuk tahun 2015. Sejumlah rekomendasi diberikan kepada pemerintah Indonesia agar memeperolah pertumbuhan yang inklusif dan berkesinambungan.

Rekomendasi menghadapi tantangan kebijakan ekonomi makro. Pertama, Bank Indonesia (BI) perlu tetap mengambil sikap berhati-hati dalam hal kebijakan moneter dan makroprudensial dengan memerhatikan faktor eksternal dan internal. Kedua, meningkatkan penerimaan pajak pemerintah agar dapat mendanai kenaikan belanja pemerintah dalam jangka panjang. 

Implementasi kebijakan pertumbuhan yang inklusif dan berkesinambungan Pertama, tingkatkan belanja pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. "Sangat mendesak untuk mendorong kuantitas dan kualitas infrastruktur," ujar Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurria, Rabu (25/3).

Tanpa Biaya Admin dan Transparan, SPinjam Solusi “Jelas Tanpa Jebakan”

Infrastruktur yang dibangun hendaknya difokuskan pada area transportasi dan logistik untuk mendukung industri, disamping belanja infrastruktur untuk pencegahan bencana alam dan pemenuhan kebutuhan air untuk hidup.

Kedua, hindari berbagai langkah yang bersifat proteksionis yang menghambat keterbukaan perdagangan dan investasi asing yang berimbas pada hasil pembangunan yang tidak pasti.

Ketiga, tingkatkan dan sempurnakan lebih lanjut sasaran belanja untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesehatan.

Keempat, arahkan lebih banyak sumber daya pemerintah untuk meningkatkan akses dan hasil pendidikan. Lanjutkan penilaian guru secara teratur dan pengembangan profesi, dan kaitkan gaji guru secara lebih dekat dengan kualifikasi dan kinerja.

Kelima, tingkatkan keuangan inklusif dengan semakin mengembangkan perbankan tanpa cabang, dengan mengambil pelajaran dari beberapa negara yang telah berhasil dalam melaksanakan kebijakan tersebut seperti India, Meksiko, Filipina dan Kenya.

Keenam, tangani informalitas pasar tenaga kerja dengan cara mengurangi kekakuan dalam sektor formal dan dengan cara meningkatkan efektivitas sistem transfer pajak untuk mengentaskan kemiskinan dan menyalurkan berbagai manfaat sosial lainnya.

Menangani korupsi dan meningkatkan kerangka kerja peraturan Pertama, perbaiki mekanisme untuk mencegah korupsi, sekaligus meningkatkan upaya untuk memerangi semua bentuk korupsi. Kedua, berikan dukungan yang semakin luas kepada pemerintah daerah untuk pengembangan kapasitas, termasuk penyediaan bantuan teknis dan administratif oleh pemerintah pusat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News