JAKARTA. Selain proyek Mass Rapid Transit (MRT), proyek Monorel juga menjadi senjata melawan kemacetan Ibukota. Selain Monorel jalur Green Line dan Blue Line yang digagas PT Jakarta Monorel (PT JM), proyek serupa juga digagas oleh Konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipimpin oleh PT Adhi Karya Tbk (ADHI), yakni Monorel jalur Timur Bekasi-Cawang dan Cibubur-Cawang.

Rencananya, konsorsium BUMN ini akan memaparkan kepada publik mengenai progres rencana proyek ini Senin (6/5) besok. Sekaligus, perusahaan pelat merah itu menandatangani kesepakatan sebelum proyek itu dibangun atau disebut dengan preliminary agreement.

Sekretaris Perusahaan ADHI, Amrozi Hamidi mengatakan, kesepakatan perlu diteken oleh sesama anggota BUMN, sebagai bagian dari kesepakatan bisnis pengerjaan proyek tersebut. "Selain bersepakat, nantinya akan dilakukan peluncuran mock-up Monorel yang dibuat PT INKA, dan sejauh ini materinya sudah siap," jelasnya, Minggu (5/5).

Menurut Amrozi, pihak ADHI yang memainkan peran ganda sebagai investor dan pelaksana konstruksi mendorong agar proyek ini bisa segera dibangun. Ia bilang ADHI, masih menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) sebagai legalitas pembangunan proyek tersebut.

"Sambil menunggu (Perpres), kami akan menyempurnakan prototipe monorel ini," tambahnya. Lebih jauh, Amrozi mengatakan, perizinan pembangunan akan diserahkan kepada pemerintah pusat dengan berkoordinasi pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Pemprov Jawa Barat.

Ketika ditanyakan apakah ADHI akan menggandeng BUMN konstruksi lain dalam proyek ini, Amrozi mengatakan, sejauh ini ADHI merasa masih mampu menanganinya. Selain ADHI, anggota konsorsium BUMN yang menggarap monorel ini antara lain PT Telkom, PT Inka, PT Lembaga Elektronik Nasional (PT LEN), dan PT Bank Mandiri.

Sekadar informasi, pembangunan proyek monorel jalur timur ini tidak akan menggunakan uang negara. Diperkirakan proyek monorel ini akan menyedot anggaran hingga Rp 8 triliun. Sebelumnya, Menteri BUMN, Dahlan Iskan meminta agar konsorsium BUMN tidak tergantung pada Perpres.

Menurutnya hal tersebut bisa membebani Presiden karena harus dikejar waktu untuk mempercepat penyelesaian Perpres ini. Ia bilang, direksi ADHI perlu mencari solusi radikal dengan menerobos birokrasi perizinan, caranya mengurus izin sendiri ke tiga wilayah yakni Pemprov DKI Jakarta, Pemkab Bogor dan Bekasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Asnil Amri