KONTAN.CO.ID - Hingga paruh pertama semester I 2017 PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (BPD Banten) masih membukukan rugi Rp 42,26 miliar. Kendati demikian, jumlah tersebut telah menurun drastis jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu mencapai Rp 191,59 miliar. Direktur Utama BPD Banten Fahmi Bagus Mahesa mengungkapkan penurunan rugi perseroan dikarenakan efisiensi yang dilakukan sejak awal tahun 2017. Belum lagi, bank bersandi emiten BEKS ini juga mendapatkan dukungan dari pemerintah provinsi berupa pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) alias PNS sudah dikonsolidasi melalui BPD Banten. "Dari itu saja sebenarnya kami sudah bisa menekan rugi, tapi kami juga ada strategi efisiensi, cabang-cabang yang tidak memberikan kontribusi kami tutup," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Senin (14/8). Benar saja, sampai dengan semester I 2017 bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki Pemprov Banten ini sudah memangkas jumlah kantor cabang dari 48 kantor menjadi 26 kantor saja. Lebih-lebih, Fahmi menyebut pihaknya juga siap injak gas untuk ekspansi kredit. Pasalnya, khusus di provinsi Banten saja sedikitnya ada 80.000 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang potensial digarap oleh BPD Banten. "Untuk saat ini (nasabah PNS) kami baru 3.000-4.000, kami optimis bisa tumbuh karena Pemprov sudah mengalihkan semua ke kami," tegasnya. Tidak tanggung-tanggung, BPD Banten bahkan menyebut dapat merealisasikan penyaluran kredit hingga Rp 5,7 triliun di akhir tahun 2017. Jika memakai asumsi penyaluran kredit di akhir 2016 yang mencapai Rp 3,26 triliun, artinya bank bersandi emiten BEKS ini mematok pertumbuhan kredit hingga 74,47% Sekadar informasi saja, sampai dengan semester I 2017 BPD Banten mencatatkan rugi sebesar Rp 42,26 miliar atau turun dibanding periode yang sama tahun lalu Rp 191,59 miliar. Dari sisi penyaluran kredit, perseroan mencatat kenaikan 17,27% year on year (yoy) menjadi Rp 4 triliun. Adapun dari penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) tercatat mencapai Rp 5,96 triliun. Jumlah tersebut tumbuh signifikan sebesar 46,48% dibanding pencapaian periode semester I 2016 sebesar Rp 4,07 triliun. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Ini resep BPD Banten tekan kerugian
KONTAN.CO.ID - Hingga paruh pertama semester I 2017 PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (BPD Banten) masih membukukan rugi Rp 42,26 miliar. Kendati demikian, jumlah tersebut telah menurun drastis jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu mencapai Rp 191,59 miliar. Direktur Utama BPD Banten Fahmi Bagus Mahesa mengungkapkan penurunan rugi perseroan dikarenakan efisiensi yang dilakukan sejak awal tahun 2017. Belum lagi, bank bersandi emiten BEKS ini juga mendapatkan dukungan dari pemerintah provinsi berupa pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) alias PNS sudah dikonsolidasi melalui BPD Banten. "Dari itu saja sebenarnya kami sudah bisa menekan rugi, tapi kami juga ada strategi efisiensi, cabang-cabang yang tidak memberikan kontribusi kami tutup," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Senin (14/8). Benar saja, sampai dengan semester I 2017 bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki Pemprov Banten ini sudah memangkas jumlah kantor cabang dari 48 kantor menjadi 26 kantor saja. Lebih-lebih, Fahmi menyebut pihaknya juga siap injak gas untuk ekspansi kredit. Pasalnya, khusus di provinsi Banten saja sedikitnya ada 80.000 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang potensial digarap oleh BPD Banten. "Untuk saat ini (nasabah PNS) kami baru 3.000-4.000, kami optimis bisa tumbuh karena Pemprov sudah mengalihkan semua ke kami," tegasnya. Tidak tanggung-tanggung, BPD Banten bahkan menyebut dapat merealisasikan penyaluran kredit hingga Rp 5,7 triliun di akhir tahun 2017. Jika memakai asumsi penyaluran kredit di akhir 2016 yang mencapai Rp 3,26 triliun, artinya bank bersandi emiten BEKS ini mematok pertumbuhan kredit hingga 74,47% Sekadar informasi saja, sampai dengan semester I 2017 BPD Banten mencatatkan rugi sebesar Rp 42,26 miliar atau turun dibanding periode yang sama tahun lalu Rp 191,59 miliar. Dari sisi penyaluran kredit, perseroan mencatat kenaikan 17,27% year on year (yoy) menjadi Rp 4 triliun. Adapun dari penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) tercatat mencapai Rp 5,96 triliun. Jumlah tersebut tumbuh signifikan sebesar 46,48% dibanding pencapaian periode semester I 2016 sebesar Rp 4,07 triliun. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
