KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Data Bank Indonesia (BI) mencatat rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menunjukkan peningkatan dari 4,36% pada April dan 3,76% pada Desember 2024, menjadi 4,49% pada Mei 2025. 

Mengenai hal itu, Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) menyampaikan, peningkatan NPL UMKM dapat berdampak terhadap industri penjaminan di Indonesia.

Sekretaris Jenderal Asippindo Agus Supriadi menjelaskan peningkatan risiko kredit macet UMKM dapat membuat perusahaan penjaminan lebih selektif dalam memberikan penjaminan.

Mengupas Visi Stuart Rogers untuk Masa Depan HSBC Indonesia

"Dengan demikian, berpotensi mengurangi volume penjaminan. Imbal jasa penjaminan juga mungkin meningkat sebagai kompensasi atas risiko yang lebih tinggi," katanya kepada Kontan, Senin (30/6).

Baca Juga: OJK Terbitkan Dua Peraturan Baru di Bidang Industri Penjaminan, Berikut Isinya

Untuk mengantisipasi risiko kredit macet, Asippindo mengimbau perusahaan penjaminan melakukan beberapa upaya.

Agus membeberkan beberapa upayanya, yakni meningkatkan analisis kredit yang lebih akurat, mengimplementasikan sistem monitoring yang efektif, dan mengembangkan produk penjaminan yang lebih fleksibel dan inovatif, serta meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya penjaminan dalam mendukung UMKM.

"Asippindo dengan 23 anggota, yaitu 3 grup BUMN, 2 swasta, dan 18 BUMD yang tersebar di 18 provinsi, tetap berkomitmen menjamin kredit Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)," ungkapnya.

Ke depannya, Agus berharap perusahaan penjaminan dapat melakukan penguatan ekosistem penjaminan, di antaranya terus berperan mendukung program pemerintah untuk meningkatkan akses keuangan bagi UMKM melalui penjaminan.

Dia juga berharap industri penjaminan dapat terus berinovasi dalam mengembangkan produk dan jasa penjaminan yang lebih sesuai dengan kebutuhan UMKM.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News