KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siap mengimplementasikan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mendorong perekonomian Indonesia yang terpukul sebagai akibat dari pandemi virus Corona, anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah senilai Rp 641,17 triliun.

Program PEN ini, tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Beleid ini disahkan pada 11 Mei 2020.

Baca Juga: Ombudsman evaluasi protokol Covid-19 di Bandara Soetta

Lapkeu GoTo 2024: Pendapatan Naik, Beban Turun, Rugi Turun 94%

Sebagai dukungan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), di dalam program PEN pemerintah mengalokasikan pos belanja negara mencapai Rp 427,46 triliun.

"Ini termasuk dukungan untuk membantu mengurangi dampak terhadap konsumsi masyarakat, terutama kelompok masyarakat miskin dan yang paling rentan," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di dalam telekonferensi, Senin (19/5).

Secara detail, rincian dari dana tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, dukungan konsumsi dalam bentuk perluasan bantuan sosial atau subsidi dengan alokasi anggaran Rp 172,1 triliun. Dana tersebut digunakan dalam perluasan program bansos program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp 37,4 triliun, kartu sembako Rp 43,6 triliun, dan bansos sembako wilayah Jabodetabek sebesar Rp 6,8 triliun.

Baca Juga: Menkeu siapkan pembiayaan Rp 133,51 triliun untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional

Kemudian bansos tunai non-Jabodetabek senilai Rp 32,4 triliun, kartu prakerja sebesar Rp 20 triliun, diskon tarif listrik senilai Rp 6,9 triliun, dan cadangan untuk pemenuhan kebutuhan logistik/pangan/sembako senilai Rp 25 triliun.

Kedua, insentif fiskal melalui dukungan perpajakan bagi dunia usaha, baik usaha kecil maupun menengah dengan alokasi sebesar Rp 123,01 triliun. Insentif fiskal ini dijalankan melalui subsidi pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) sebesar Rp 39,66 triliun, PPh Final UMKM DTP sebesar Rp 2,4 triliun.

Editor: Tendi Mahadi