KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berupaya untuk menekan laju penularan Covid-19. Terkait hal ini, pemerintah kembali melakukan penebalan dan penguatan pelaksanaan PPKM mikro yang berlaku tanggal 22 Juni 2021 hingga 5 Juli 2021. 

Untuk menjaga daya beli masyarakat menengah ke bawah, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira memberi beberapa saran untuk dilakukan pemerintah. 

Pertama, pemerintah wajib melanjutkan subsidi upah, khususnya bagi pekerja di sektor yang rentan pemutusan hubungan kerja (PHK) seperti pariwisata, transportasi, dan ritel serta pekerja harian lepas.  “Pada 2020, penjualan ritel masih bisa bertahan karena subsidi upah. Model subsidi langsung ke pekerja atau konsumen efektif meningkatkan permintaan kelas menengah ke bawah,” ujar Bhima kepada Kontan.co.id, Selasa (22/6). 

Baca Juga: Bertemu ketua Wantimpres, Wamendag bahas cara pengelolaan aset kripto

Kedua, bantuan sosial tunai (BST) diperluas ke masyarakat rentan miskin dan miskin di daerah dengan risiko Covid-19 yang tinggi atau zona merah. 

Penerima BST rencanya baru 10 juta KPM saja. Bhima menilai, ini tidak cukup men-cover penduduk miskin yang angkanya saja sudah mencapai 27,5 juta orang. Belum penduduk rentan miskin diperkirakan 115 juta hingga 120 juta orang. 

Ketiga, pemerintah perlu mempertahankan alokasi subsidi energi baik BBM, LPG 3kg, maupun listrik golongan 450 VA bagi masyarakat miskin. “Jangan terburu-buru lakukan perubahan skema subsidi atau penghematan subsidi. Saat ini masyarakat masih perlu bantuan karena adanya program pembatasan sosial yang lebih ketat,” tambahnya. 

Keempat, memberikan insentif perpajakan langsung berupa diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 5%. Menurutnya, merujuk pada studi yang dilakukan Universitas Hamburg, semakin besar disko PPN yang diberikan, maka ini akan berdampak pada masyarakat lapisan terbawah dan tentu mempercepat pemulihan daya beli. 

Kelima, pemerintah juga tetap harus memprioritaskan vaksinasi selain pada golongan lansia dan masyarakat dengan penyakit bawaan. 

Baca Juga: Pembatasan lanjutan, ini upaya pemerintah jaga perekonomian masyarakat menengah bawah

Namun, percepatan vaksinasi perlu dilakukan di desa-desa termiskin karena kekhawatiran penyakit membuat masyarakat miskin makin kesulitan mencari pendapatan. “Meskipun biaya perawatan ditanggung pemerintah, tapi kehilangan pendapatan selama isolasi /karantina juga persoalan lain,” ujarnya. 

Ke depan, Bhima memperkirakan pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2021 hanya di kisaran 2% hingga 4%. 

Sementara untuk keseluruhan tahun 2021, diperkirakan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 3% hingga 3,75% dengan skenario lockdown 2 minggu pada Juni hingga Juli ini. Namun, bila tidak ada lockdown atau kebijakan existing lainnya, perekonomian diprediksi hanya bisa tumbuh 1% hingga 2% saja. 

Selanjutnya: Daerah kewalahan, Ridwan Kamil minta tak ada libur panjang lagi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi