KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom memberikan saran agar belanja negara tahun 2023 tidak menumpuk di kuartal terakhir saja.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan agar belanja negara tidak terserap di kuartal terakhir saja, maka pemerintah daerah (pemda) dan pemerintah pusat perlu melakukan beberapa hal untuk memperbaiki siklus anggaran.

Pertama, kata Bhima, pemda sebaiknya mempercepat proses perencanaan anggaran dengan menyesuaikan kebutuhan riil di lapangan. Kedua, pemerintah perlu melakukan pengadaan barang dan jasa dengan segera dilakukan pada kuartal I-2023.

Baca Juga: Strategi Sri Mulyani Agar Belanja Negara Tidak Menumpuk di Akhir Kuartal

Ketiga, pembayaran kontrak pengerjaan proyek yang sifatnya multi-years perlu dipercepat pada awal tahun. Keempat, percepatan pelaksanaan kegiatan dan memperbesar porsi bantuan sosial (bansos) selain belanja rutin di awal tahun untuk mendorong realisasi.

Namun, Bhima menegaskan, penyaluran bansos juga perlu diperhatikan agar tepat sasaran. Kelima, pemerintah pusat perlu menjalankan reward dalam bentuk tambahan dana insentif daerah dan pencairan Dana Bagi Hasil (DBH).

"Sementara punishment dalam bentuk pemangkasan gaji dan tunjangan pejabat daerah apabila realisasi belanja masih rendah di semester I-2023," ujar Bhima kepada Kontan.co.id, Selasa (17/1).

Bhima juga menyoroti anggaran infrastruktur sebesar Rp 392 triliun, khususnya untuk anggaran Ibu Kota Negara (IKN) yang sebesar Rp 21 triliun. Menurutnya, proyek IKN sebaiknya perlu dilakukan rasionalisasi terlebih dahulu.

Baca Juga: Terkait Polemik Dana Bagi Hasil dengan Daerah, Ini Penjelasan Sri Mulyani

"Kondisi pelebaran defisit anggaran bisa menyebabkan proyek IKN tidak berjalan optimal," katanya.

Ia bilang, anggaran Rp 21 triliun tersebut lebih baik dimasukkan ke pos belanja sosial daripada dalam bentuk proyek IKN. Selain itu, anggaran tersebut juga bisa diberikan dalam bentuk stimulus ke sektor industri padat karya serta UMKM.

"Konten impor terutama besi baja, mesin konstruksi dalam proyek IKN juga berdampak negatif terhadap neraca dagang serta stabilitas kurs Rupiah," tandas Bhima. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .