KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengapresiasi adanya kebijakan pelonggaran PSBB dengan pola "new normal" atau kenormalan baru.

Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan BPP Hipmi, Ajib Hamdani mengatakan, kebijakan tersebut menjadi jalan tengah dan dinilai sangat baik bagi dunia usaha, yang mana dapat menekan jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) agar tidak bertambah banyak.

Baca Juga: Iuran BPJS kembali naik, KPCDI daftarkan uji materi Perpres No. 64 Tahun 2020 ke MA

Namun Ajib menyoroti mengenai program Kartu Prakerja. Ia menyebut seharusnya pemerintah menggandeng penyerap tenaga kerja, bukan malah menggandeng platform digital. Selain itu, Kartu Prakerja juga ditekankan harus tetap tepat sasaran dalam penyalurannya.

Ajib menambahkan dengan kebijakan "new normal" dan Progam Kartu Prakerja yang tepat sasaran, pemerintah bisa mengurangi gelombang PHK yang terjadi lantaran pandemi Covid-19.

"Dengan menggandeng penyerap tenaga kerja, pemerintah akan punya alat ukur efektivitas pelaksanaan program dan menjadi bagian monitoring dan evaluasi," jelas Ajib saat dihubungi Kontan.co.id pada Selasa (26/5).

Baca Juga: Stamina Habis Terkuras Pandemi Corona, Swasta Minta Kelonggaran Seperti BUMN

Mengenai data laporan PHK karena wabah Covid-19 yang ada di Hipmi, Ajib menuturkan Hipmi sendiri saat ini sedang melakukan survei dan kajian akan dampak PHK di tengah pandemi saat ini.

"Internal Hipmi sedang melakukan survey dan kajian tentang dampak PHK karena Covid-19.Masing-masing sektor berbeda-beda imbasnya, yang paling banyak PHK adalah sektor wisata dan perhotelan, serta restoran," imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli