KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto telah melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri keuangan, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Setelah dilantik, Suahasil harus membereskan berbagai pekerjaan rumah yang telah menanti.

Pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan, ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Suahasil Nazara yang baru ditunjuk sebagai Menteri Keuangan.

Menurut dia, kepemimpinan Suahasil berpotensi membawa pendekatan yang berbeda dibandingkan era Purbaya, mengingat latar belakang akademis Suahasil yang kuat.

Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Evakuasi Virgo Transport 8, Serahkan 16 Korban kepada Basarnas

"Jelas akan ada perbedaan antara beliau dan Purbaya. Dengan latar belakang akademis yang kuat, saya yakin keputusan atau kebijakan perpajakan yang lahir di bawah kepemimpinan beliau akan melalui pendekatan teknokratis," ujar Fajry kepada Kontan.co.id, Senin (14/9/2026).

Dia juga menilai gaya komunikasi Suahasil kemungkinan akan lebih berhati-hati. Kendati demikian, Fajry berharap Suahasil dapat segera menyelesaikan sejumlah persoalan penting di Kementerian Keuangan, khususnya di bidang perpajakan.

Pertama, mengembalikan restitusi pajak. Fajry menilai restitusi merupakan hak wajib pajak yang harus dikembalikan pemerintah. Oleh karena itu, dia berharap proses pengembalian restitusi tidak dipersulit.

"Ini adalah hak wajib pajak. Saya berharap agar hak wajib pajak itu dapat segera dikembalikan, dan jangan persulit wajib pajak untuk mendapatkan haknya tersebut," katanya.

Menurut Fajry, pengembalian hak wajib pajak tersebut merupakan hal paling mendasar yang perlu dilakukan Suahasil sebagai Menteri Keuangan.

Baca Juga: Jejak Suahasil Nazara, dari Guru Besar UI hingga Jadi Menteri Keuangan

"Menurut saya, ini adalah batas minimum (bare minimum) yang perlu beliau lakukan sebagai Menteri Keuangan yang baru: mengembalikan hak wajib pajak. Semudah itu," tegasnya.

Kedua, mengembalikan kredibilitas Kementerian Keuangan. Fajry meminta Suahasil memulihkan kredibilitas Kemenkeu, terutama dalam bidang perpajakan. Dia menilai belakangan ini terdapat keraguan dari sejumlah pihak terhadap data maupun pernyataan yang disampaikan Kemenkeu.

"Belakangan ini, banyak pihak meragukan data ataupun pernyataan dari Kemenkeu, terutama pihak asing," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah perlu memastikan data dan kebijakan yang disampaikan kepada publik berjalan selaras dengan tindakan yang dilakukan. Pemulihan kredibilitas tersebut dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan investor.

Ketiga, meningkatkan transparansi. Fajry juga berharap Kemenkeu kembali memberikan informasi yang lengkap kepada publik mengenai kondisi keuangan negara maupun penggunaan anggaran.

Tak hanya itu, dia meminta proses perumusan kebijakan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan.

Keempat, tidak menjadikan pegawai Kemenkeu sebagai kambing hitam. Fajry secara khusus menyoroti posisi pegawai Kemenkeu, terutama pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Dia meminta Suahasil tidak lagi menjadikan pegawai sebagai pihak yang disalahkan ketika terjadi persoalan, terlebih mereka juga dibebani target penerimaan yang tinggi.

"Sebagai pemimpin yang baik, beliau harus berani bertanggung jawab. Perbaiki kondisi internal dan kembalikan semangat para pegawai Kemenkeu," tuturnya.

Kelima, mengembalikan tata kelola yang baik. Selain empat hal tersebut, Fajry meminta Suahasil mengembalikan tata kelola yang baik di lingkungan Kemenkeu.

Dia menilai tata kelola tersebut sebelumnya telah dibangun oleh  Sri Mulyani Indrawati. Oleh karena itu, Fajry berharap kepemimpinan baru dapat kembali memperkuat prinsip tata kelola yang baik di Kemenkeu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News