KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo telah mengantongi sejumlah nama untuk menjadi calon Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2023-2028, menggantikan Gubernur BI Perry Warjiyo yang masa jabatannya berakhir pada Mei 2023.

Berdasarkan sumber Kontan.co.id, nama-nama tersebut adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Ketua Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa. Selain itu, beredar juga nama Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

Kepala Ekonom BNI Sekuritas Damhuri Nasution mengatakan, salah satu tugas berat gubernur yang terpilih adalah menjaga stabilitas harga (inflasi dan nilai tukar rupiah) di tengah ketidakpastian eksternal yang masih tinggi.

Baca Juga: Pengendalian Inflasi Bakal Jadi Tantangan Gubernur BI Baru

Seperti yang diketahui, The Fed masih berpeluang untuk menaikkan suku bunga acuannya ke level yang lebih tinggi dari yang diekspektasikan semua sehubungan dengan pasar tenaga kerjanya yang masih ketat sehingga dikhawatirkan bisa mendorong inflasinya kembali naik.

Menurutnya, hal tersebut tentu bisa berdampak terhadap stabilitas nilai tukar rupiah. Pasalnya, jika BI menaikkan bunga ke level yang lebih tinggi untuk menjaga stabilitas kurs rupiah, tentu akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

"Menjaga stabilitas harga di tengah perekonomian dunia yang masih bergejolak bukanlah pekerjaan yang mudah," ujar Damhuri kepada Kontan.co.id, Selasa (21/2).

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan calon gubernur BI setidaknya harus memenuhi sejumlah kriteria.  Pertama, calon tersebut harus berani menolak melanjutkan burden sharing atau cetak uang dalam rangka menyelamatkan defisit APBN.

Kedua, mencari opsi stabilitas kurs terpaku pada kebijakan konvensional naik turunkan suku bunga acuan. 

Ketiga, memiliki integritas atau tidak memiliki masalah konflik kepentingan dan track record yang bersih. 

Baca Juga: Jokowi Kantongi Nama Calon Gubernur BI, DPR Beberkan Kriteria Pengganti Perry Warjiyo

Keempat, mempunyai komitmen mengarahkan kebijakan moneter yang pro mitigasi perubahan iklim.

"Kelima, paham dan mampu mengendalikan arah perkembangan teknologi termasuk soal rupiah digital dan cepatnya inovasi fintech payment," kata Bhima.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi