Ini sejumlah kebijakan pemerintah yang menguatkan bisnis keramik IKAI



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk (IKAI)  melalui anak usahanya, PT Internusa Keramik Alamasri (INKA), produsen keramik di Indonesia mengapresiasi beberapa kebijakan baru pemerintah lintas kementerian yang membuat percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Mengutip keterangan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam sebuah diskusi beberapa waktu lalu, Pemerintah akan mendorong sektor properti untuk cepat bergerak agar terjadi percepatan pemulihan perekonomian nasional. Potensi sektor ini sangat besar dalam menciptakan peluang lapangan kerja baru pasca pandemi.

Untuk itu, Basuki menjelaskan bahwa sesuai arahan Presiden, Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan untuk melarang penggunaan barang impor untuk semua proyek properti dan konstruksi mulai tahun 2021. Kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk perumahan tapi untuk semua konstruksi terutama yang ada di bawah Kementerian PUPR. Hal ini diharapkan akan mendorong penerapan skema padat karya pada pembangunan perumahan. Basuki kembali menegaskan bahwa pabrikan luar dari produk pendukung properti yang di jual di Indonesia harus mendirikan pabrik di Indonesia bila ingin menjual produknya di Indonesia.


Kebijakan Kementrian PUPR tersebut disambut baik, sebagai pelaku bisnis di industri pendukung property berharap keputusan tersebut dapat segera direalisasikan.

PT Internusa Keramik Alamasri (INKA), menyatakan bahwa Industri keramik dalam negeri telah siap mewujudkan kebijakan tersebut. Sektor ini menunjukkan pemulihan yang cepat di saat pandemi ini. Utilisasi industri keramik nasional yang sempat anjlok ke level 30%, dapat dengan cepat membaik ke level 65% di akhir kuartal ke-3 lalu.

Direktur pelaksana Internusa Keramik Alamasri, Angelica Lie mengatakan bahwa kapasitas produksi keramik di dalam negeri memadai untuk memenuhi kebutuhan domestik dan bisa mencukupi kebutuhan pasar. “Kami berharap pemerintah terus membuat kebijakan strategis membatasi impor keramik, dan mendukung industri keramik Nasional,” tegasnya dalam keterangan resmi, Rabu (30/12).

Baca Juga: Asaki: Harga gas US$ 6 per mmbtu dan safeguard dorong pemulihan industri keramik

Angel juga mengapresiasi langkah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian, yang cepat tanggap dengan serbuan keramik impor dan mewujudkan dukungan melalui inisiatif kebijakan Safeguard Keramik yang membatasi keramik impor dan kebijakan Stimulus Harga Gas untuk Industri Manufaktur yang membantu efisiensi biaya. Keduanya telah membuat industri keramik lebih cepat menata diri untuk kembali pulih.

Angel kembali menegaskan bahwa sinergi kebijakan lintas kementerian dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi dapat segera diwujudkan. Kementerian PUPR dengan kebijakan anti impor bahan baku properti, termasuk keramik di dalamnya, akan bersinergi dengan kebijakan Safeguard Keramik yang melindungi industri keramik nasional dari serbuan impor keramik yang tidak perlu. Sinergi dari dua kebijakan ini akan membuat sektor properti dan sektor pendukungnya dapat kembali bergairah karena permintaan pasar dalam negeri menjadi lebih aktif.

Angel juga mengapresiasi kebijakan kementerian PUPR mengenai syarat wajib mendirikan pabrik di Indonesia bagi produsen produk-produk impor. Hal ini merupakan peluang bagi industri nasional dalam menjajaki kerjasama strategis dengan produsen produk impor dalam pendirian fasilitas produksi bersama.

Lebih lanjut Angel menjelaskan, INKA sebagai produsen keramik terkemuka di Indonesia juga telah selaras dengan kebijakan tersebut dan tengah mempersiapkan strategi untuk membuat iklim sektor properti nasional kembali bergairah. Dikatakannya, INKA memang berkomitmen untuk bertumbuh sehat baik secara organik maupun non-organik di dalam segala kondisi, termasuk di saat pandemi ini.

Selanjutnya: Pemerintah diminta evaluasi harga gas US$ 6 per MMBTU untuk industri tertentu

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .