JAKARTA. Direktur Angkutan Udara, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Djoko Murjatmodjo, akan memeriksa status kepemilikan saham asing dalam tubuh Batavia Air, setelah diakuisisi duet AirAsia Berhad dengan PT Fersindo Nusaperkasa. Djoko menuturkan, kepemilikan saham lebih dari satu perusahaan tidak diizinkan jika berpotensi menimbulkan monopoli. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun begitu, Djoko mengungkapkan, yang berhak melakukan evaluasi tentang persaingan usaha adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kemenhub akan berpegang pada Pasal 108 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Dimana pasal itu menyebutkan, badan usaha angkutan udara niaga nasional, seluruh atau sebagian besar modalnya harus badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia. Selain itu, Pasal 108 undang-undang itu menyatakan, salah satu pemilik modal nasional dari badan usaha angkutan niaga nasional itu harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing (single majority). Saat ini, Kemenhub telah menerima surat resmi proses akuisisi Batavia Air pada 26 Juli 2012 lalu. Melalui surat itu, Batavia Air memberitahukan akan ada aktivitas korporasi berupa penjualan saham. "Sekarang barulah Kemenhub akan menindaklanjuti surat itu," tambah Djoko. Djoko menyatakan, setelah transaksi dalam akuisisi dilaksanakan, akan ada akta notaris yang dikeluarkan dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM serta Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM).
Ini sikap pemerintah soal akuisisi Batavia Air
JAKARTA. Direktur Angkutan Udara, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Djoko Murjatmodjo, akan memeriksa status kepemilikan saham asing dalam tubuh Batavia Air, setelah diakuisisi duet AirAsia Berhad dengan PT Fersindo Nusaperkasa. Djoko menuturkan, kepemilikan saham lebih dari satu perusahaan tidak diizinkan jika berpotensi menimbulkan monopoli. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun begitu, Djoko mengungkapkan, yang berhak melakukan evaluasi tentang persaingan usaha adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kemenhub akan berpegang pada Pasal 108 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Dimana pasal itu menyebutkan, badan usaha angkutan udara niaga nasional, seluruh atau sebagian besar modalnya harus badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia. Selain itu, Pasal 108 undang-undang itu menyatakan, salah satu pemilik modal nasional dari badan usaha angkutan niaga nasional itu harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing (single majority). Saat ini, Kemenhub telah menerima surat resmi proses akuisisi Batavia Air pada 26 Juli 2012 lalu. Melalui surat itu, Batavia Air memberitahukan akan ada aktivitas korporasi berupa penjualan saham. "Sekarang barulah Kemenhub akan menindaklanjuti surat itu," tambah Djoko. Djoko menyatakan, setelah transaksi dalam akuisisi dilaksanakan, akan ada akta notaris yang dikeluarkan dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM serta Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM).
