JAKARTA. Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam menyambut baik teguran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap 6 (enam) stasiun televisi yang dinilai tidak proporsional dalam menyiarkan berita politik. Keenam stasiun TV itu adalah RCTI, MNCTV, Global TV, ANTV, TV One, dan Metro TV.

“Begitulah kecenderungan pemilik stasiun TV jadi pimpinan Parpol, memanfaatkan frekuensi publik untuk kepentingan politiknya,” kata Dipo Alam melalui akun twitternya @dipoalam49, yang diunggahnya Mingu (8/12) siang seperti dikutip dari Setkab RI.

Ia menunjuk contoh beberapa stasiun televisi dari keenam stasiun televisi yang lebih menayangkan aksi demo oleh 20-an mahasiswa dibanding dengan antusiasme puluhan ribu rakyat yang bergembira menyambut kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam kunjungan kerja ke sejumlah daerah, seperti di Madura baru-baru ini, atau daerah-daerah lain.

Dipo menilai, para pemilik stasiun TV yang membesar-besarkan aksi demo 20-an mahasiswa itu lebih mementingkan modus politik dalam memilih berita yang ditayangkan.

“Elektibiltas partai dan pencapresannya kecil, tapi karena punya TV gaung politiknya bak kodok bangkong gelembungkan tenggorokannya,” sindir Dipo dalam akun twitternya itu sembari meyakini bahwa aksi itu justru akan mengempiskan partai mereka sendiri.

Dipo mensinyalir, meski kinerjanya belum diketahui rakyat banyak, parpol dan capres yang elektabilitasnya rendah, membuat taktik asal kritik pemerintah di stasiun TV-nya sendiri.

“Dengan beranggapan pesaing pemerintah yang punya kinerja, parpol dan Capres elektabilitas rendah ingin bersanding membesar diri di TV-nya sendiri,” tulis Dipo.

Teguran KPI

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sesuai hasil pemantauan selama 3 (tiga) bulan terakhir, September-November 2013, KPI menegur keenam stasiun TV, yaitu RCTI, MNCTV, Global TV, ANTV, TV One, dan Metro TV.

Keenam stasiun TV itu milik para politisi dan Calon Presiden (Capres). RCTI, MNCTV, dan Global TV milik Calon Wakil Presiden Partai Hanura, Hary Tanoesoedibjo; ANTV dan TV One milik Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, dan Metro TV milik Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh. "Dari pemantauan tersebut, KPI berkesimpulan keenam lembaga penyiaran tersebut telah dinilai tidak proporsional dalam penyiaran politik, termasuk terdapat iklan politik yang mengandung unsur kampanye," kata Ketua KPI Pusat, Judhariksawan, melalui siaran pers KPI, Kamis (5/12). Surat teguran itu telah disampaikan kepada masing-masing pengelola keenam stasiun TV tersebut. "Teguran ini wajib menjadi evaluasi bagi lembaga penyiaran, agar menjalankan fungsi dan perannya yang sesuai dengan amanat undang-undang penyiran," tutur Judhariksawan.

KPI mengingatkan, bahwa Pemilihan Umum 2014 merupakan pesta demokrasi yang membutuhkan peran serta semua pihak agar berlangsung dengan sukses, jujur dan adil. "KPI berkepentingan mengawal lembaga penyiaran untuk bersikap netral dan adil pada seluruh peserta pemilu," tegas Judhariksawan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan