JAKARTA. Sektor Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) alias Information, Communication and Technology (ICT) kini tak bisa dipandang sebelah mata. Sebentar lagi, Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) akan memilih orang baru menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Para pebisnis tentu berharap Menkominfo yang akan datang bisa menyelesaikan persoalan dalam industri TIK. Maklum, persoalan di industri ini sangatlah luas, mulai dari jaringan seluler yang biasa dipakai masyarakat berhalo-halo, penyiaran televisi, hingga jaringan internet.

Di era konvergensi seperti sekarang, yakni orang bisa berkirim pesan, menelepon hingga menonton televisi lewat internet membuat skema bisnis di industri ini mulai berubah. Menyadari akan hal itu, Ketua Asosiasi penyelenggara Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Alexander Rusli berharap menteri komunikasi dan informasi yang dipilih Jokowi adalah menteri yang bisa menyesuaikan regulasi dengan era konvergensi ini.

"Kami ingin agar menteri yang dipilih Jokowi adalah seorang yang profesional. Bisa segera mengeluarkan aturan yang jelas tentang konvergensi, sekaligus cepat bertindak agar operator bisa selenggarakan layanan Long Term Evolution (LTE)," kata Alex, Selasa (23/9).

Alex yang juga CEO & President Director Indosat bilang, regulasi yang jelas tentang konvergensi bisa membuat operator seluler bukan sekadar pipa atau jalur bagi para Over The Top (OTT) seperti WhatsApp dan lain-lain. Tapi juga operator bisa berbagi keuntungan dengan para OTT yang mayoritas berbasis di Amerika ini. "Kami yang bangun infrastruktur, tapi kami hanya sebagai pipa bagi OTT. Tentu kami menunggu regulasi yang jelas tentang ini," katanya.

Jaringan internet juga bukan sekadar menutup konten-konten pornografi atau konten tak produktif lainnya. Tapi juga pembangunan backhole dan backbone sebagai infrastruktur atau jalan supaya akses data internet bisa menjangkau seluruh wilayah di Indonesia.

Menurut Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Sammy Pangerapan, langkah yang pertama harus dilakukan menteri baru adalah membangun Palapa Ring. Supaya seluruh pulau di Indonesia bisa terjangkau internet. Kedua, membuat blue print yang jelas tentang topologi industri internet harus aman dan sesuai kepentingan nasional. Dari situ baru bisa bicara e-government.

"Regulasi yang ada sekarang tak lagi sesuai dengan teknologi yang ada. Selalu saja, regulasi berjalan lamban ketimbang teknologi. Maka itu, yang harus diubah pertama kali adalah UU Telekomunikasi karena sudah tak relevan lagi," ujar Sammy.

Sementara untuk sektor penyiaran, lagi-lagi karena teknologi. Teknologi analog yang akan digantikan dengan teknologi digital dalam penyiaran menuai pro-kontra. Bambang Santoso Ketua Asosiasi Televisi Berjaringan Lokal (ATVJI) secara tegas berharap agar kominfo ditangani oleh profesional. Ia berharap jangan lagi anggota partai politik (parpol). "Bisa terjadi jual beli izin nantinya seperti dalam kasus TV digital ini. Sudah digugat dan dimenangkan Mahkamah Agung (aturan tentang penyelenggaraan TV digital) kok tiba-tiba malah muncul pemenang penyelenggara TV digital yang baru di Jabotabek," paparnya.

Karena itu, hal prioritas yang harus segera dibenahi menteri baru adalah regulasi TV digital. Santoso yang juga CEO PT Cahaya Televisi Indonesia menjagokan Freddy Tulung dan Gatot S. Dewabroto yang menakhodai Kominfo. Pasalnya, mereka sudah lama berada di industri ini. Sayang, Alex dan Sammy enggan menyebut nama calon menteri pilihan mereka.

Namun, nama yang beredar di dalam akun resmi kubu Jokowi-JK di Facebook dengan nama Jokowi Center, diunggah lembaran yang diberi nama Kabinet Alternatif Usulan Rakyat (KAUR). Para relawan mengusung calon Menteri Komunikasi dan Informatika seperti Ferry Mursyidan Baldan Politisi Partai Nasdem, Pakar IT Onno W Purbo dan jurnalis Nezar Patria.    

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto