KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah terus mendorong kementerian dan lembaga memperbesar porsi belanja produk-produk UMKM. Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Odo R.M Manuhutu mengatakan, terdapat sejumlah upaya yang dilakukan pemerintah dalam mencapai target 40% belanja pemerintah untuk produk UMKM. Pertama, Kemenko Marves meminta 15 kementerian dan lembaga dengan anggaran terbesar untuk mengidentifikasi belanja barang dan jasa yang berpotensi untuk belanja produk dalam negeri kategori UMKM.
"Hasil identifikasi ini akan mendukung inventarisir kebutuhan dari produk dalam negeri kategori UMKM," kata Odo kepada Kontan.co.id, Kamis (8/6).
Baca Juga: Sudah 2,88 Juta Produk UMKM Tayang di E-Katalog LKPP Kedua, meningkatkan jumlah produk dalam negeri kategori UMKM di e-katalog sesuai dengan kebutuhan belanja barang dan jasa pemerintah. Odo menambahkan, untuk hal ini seluruh K/L, Pemerintah Daerah dan BUMN diminta untuk mengkurasi UMKM binaan masing-masing. Kemudian membantu mulai dari proses sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hingga masuk ke e-katalog. "Upaya lainnya, yang telah konsisten kita lakukan sejak 2020 dalam kerangka gernas BBI (Bangga Buatan Indonesia) yakni bekerja sama dengan berbagai K/L dan pemerintah daerah, secara konsisten mengembangkan dan meningkatkan jumlah UMKM berkualitas dan terkurasi di seluruh daerah," jelasnya. Pemerintah menargetkan ada 30 juta UMKM terkurasi masuk ekosistem digital pada tahun 2024, termasuk ke e-katalog. Adapun Per Mei lalu Odo menyebut, 21 juta UMKM masuk ekosistem digital. Dari jumlah tersebut menurutnya akan terus ditingkatkan. Upaya pemerintah lain ialah dengan meningkatkan, memperluas dan mempermudah perolehan sertifikasi TKDN ke produk kategori UMKM. "Edukasi juga secara paralel dilakukan untuk meningkatkan pemahaman UMKM dalam mendapatkan sertifikasi TKDN sekaligus untuk masuk ke e-katalog sehingga dapat dibelanjakan oleh pemerintah," kata Odo. Keempat, pemerintah juga mengadakan temu bisnis. Dimana temu bisnis tersebut untuk mempertemukan UMKM potensial dengan penyelenggara pengadaan barang dan jasa dari masing-masing K/L. "Tahun ini kita targetkan pelaksanaan 4 kali temu bisnis, 1 kali sudah dilakukan pada 15-17 Maret yang dibuka oleh Bapak Presiden," ujarnya. Terakhir, Odo menyebut saat ini sedang dirumuskan agar capaian belanja UMKM sebagai bagian dari penilaian capaian aksi afirmasi belanja produk dalam negeri. Capaian belanja UMKM akan turut menjadi indikator penilaian Reformasi Birokrasi masing-masing K/L, sekaligus juga untuk penentuan insentif/disinsentif.
Ia mengatakan, untuk daerah pada tahun 2022, penilaian capaian aksi afirmasi belanja produk dalam negeri ini sudah menjadi salah satu indikator pemberian dana insentif daerah. "Tahun ini kita tetap dorong dan diperkuat dengan penambahan penilaian belanja UMKM," jelasnya.
Baca Juga: Konsolidasi Pengadaan Belanja Pemerintah, Kepala LKPP: Efisiensi Rp 1,69 Triliun Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Khomarul Hidayat
