KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) mengakui tidak tahu-menahu perihal dugaan kecurangan dalam laporan keuangan. WIKA menyebutkan, belum ada investigasi bersama yang dilakukan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya mengatakan, WIKA baru menerima informasi tersebut melalui media. Oleh karena itu, WIKA sepenuhnya menyerahkan kewenangan investigasi kepada Kementerian BUMN selaku pemegang saham seri A.

“Kami juga mendukung setiap langkah perbaikan yang dilakukan oleh Kementerian BUMN,” kata Mahendra dalam keterbukaan informasi, Kamis (8/6).

Ditemui Kontan.co.id, Jumat (16/6), Mahendra mengatakan, WIKA sudah melakukan beberapa langkah transformasi. Pertama, melakukan refocusing bisnis. WIKA saat ini berfokus pada proyek-proyek yang memiliki capital recycle yang cepat. WIKA saat ini fokus pada proyek-proyek yang pola pembayarannya per bulan. 

Baca Juga: WIKA Raih Total Kontrak Rp 3,48 Triliun dari IKN, Ini Fokus Selanjutnya

“Pada saat seleksi proyek, kami sangat selektif dalam memilih pemberi kerja dan pekerjaan yang sesuai dengan kapasitas yang sesuai dengan kapasitas dan kompetensi WIKA,” ujarnya dalam kesempatan tersebut.

Kedua, menerapkan enterprise resources plan (ERP) yang berbasis system application and processing (SAP). Dengan langkah ini, WIKA berharap proses evaluasi dan kontrol biaya menjadi lebih baik ke depannya, karena sistemnya terintegrasi secara real time.

Ketiga, mengimplementasikan teknologi Building Information Modeling (BIM) untuk semua proyek. Hal itu untuk menghindari terjadinya rework dan waste di lapangan sehingga, bisa menghasilkan metode kerja yang lebih efisien.

Keempat, melakukan efisiensi biaya usaha di seluruh operasional perusahaan. Hingga saat ini, efisiensi biaya usaha sudah berhasil turun sebesar 22% dibandingkan dengan tahun 2019.

“Jadi, dari tahun 2019 sampai 2022, biaya usaha WIKA berhasil turun 22%,” ujar Mahendra.

Kelima, perkuatan tata kelola di dalam perusahaan. Sejak 2020, WIKA sudah menerapkan sistem manajemen antipenyuapan berbasis ISO 37001, sesuai dengan arahan Kementerian BUMN.

Baca Juga: Proyek KEK Mandalika Belum Efektif, BUMN Kembali Terlilit Utang

Selain itu, kata Mahendra, sistem whistleblowing WIKA juga sudah terintegrasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). WIKA juga sudah menerapkan four eyes principle dalam manajemen risiko, baik itu untuk seleksi proyek maupun melalui dalam proses evaluasi proyek.

“Kami juga dalam proses good corporate governance (GCG) sudah ada three lines of defence dalam pengambilan keputusan bisnis dan investasi. Ada juga pembentukan komite manajemen risiko di level dewan komisaris, direksi, dan korporasi,” papar dia.

Keenam, WIKA melakukan reorganisasi perusahaan untuk menjadi lebih ramping. Dengan adanya perampingan ini, diharapkan akan masuk ke layanan yang lebih bagus.

Mahendra mengatakan, strategi tersebut diharapkan juga dapat meningkatkan pendapatan dan laba perusahaan di tahun ini. Namun, Mahendra tidak menyebutkan angka pasti untuk target pendapatan dan laba perusahaan di tahun 2023.

“Kita masih melakukan evaluasi untuk target pendapatan dan laba di tahun 2023,” pungkas dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati