JAKARTA. Surat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tentang penolakan kebijakan produksi Low Cost Green Car (LCGC) atau mobil murah ramah lingkungan akhirnya mendapat jawaban dari Wakil Presiden (Wapres) Boediono.

Orang nomor dua di Indonesia itu meminta agar Jokowi tidak khawatir atas kebijakan mobil murah. Sebab, pemerintah pusat tidak lepas tangan untuk mengatasi masalah kemacetan di Ibu Kota. Hal itu ditegaskan Boediono saat meresmikan Indonesia International Motor Show ke-21 di Jakarta International Expo, Kemayoran, Kamis (19/9). Acara tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama (Ahok). “Saya ingin merespons surat dari Pak Gubernur DKI Jakarta. Mohon Pak Wakil Gubernur menyampaikan kepada Pak Gubernur bahwa intinya pemerintah pusat tidak akan lepas tangan dalam hal bekerja untuk mengatasi masalah-masalah di ibukota, baik itu kemacetan, banjir dan lain sebagainya karena Jakarta ini adalah jendela kita,” tutur Boediono.

Menurut Boediono, sebenarnya pemerintah pusat bersama pemerintah DKI Jakarta telah memiliki sejumlah poin kesepakatan dalam mengatasi kemacetan di Ibu Kota.

Jadi, ada semacam pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah DKI. Namun dengan adanya mobil murah ini, Boediono tak menampik bahwa potensi potensi kemacetan di Ibu Kota akan bertambah. Namun, ia meminta, agar pemerintah provinsi DKI terus meningkatkan jumlah dan pelayanan transportasi publik. Jadi dengan cara demikian, Mantan Gubernur BI ini menegaskan ,tidak perlu menghambat orang membeli mobil.

Tapi pemerintah bisa membebani biaya kepada pemilik mobil jika mereka memasuki jalan-jalan Ibu Kota. Karena itu, Wapres mendukung langkah pemerintah DKI untuk menerapkan Electronic Road Price (ERP) atau pengenaan tarif bagi penggunaan jalan-jalan utama di Ibu Kota. Mobil murah, lanjut Wapres, masih sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang tinggal di pedalaman dan tidak mengalami persoalan kemacetan. Jadi, mereka juga menjadi perhatian pemerintah sehingga menerbitkan kebijakan LCGC. Sebagaimana diketahui, Gubernur DKI Joko Widodo telah mengirimkan surat kepada Wakil Presiden Boediono, Senin (16/9), terkait dengan kebijakan pemerintah yang mengizinkan adanya mobil murah. Dalam surat itu, Jokowi mempertanyakan kebijakan pemerintah pusat soal “banjir mobil murah” itu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan