KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa tidak ada penundaan kebijakan opsen pajak atau pungutan tambahan pajak kendaraan bermotor. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan kebijakan yang diambil oleh sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) bukan penundaan, melainkan pemberian insentif fiskal berupa keringanan atau pengurangan terhadap opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Menanggapi hal tersebut, PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) menyambut baik kebijakan yang diterapkan pemerintah. Presiden Direktur CNAF Ristiawan Suherman mengatakan kebijakan itu diharapkan dapat membangkitkan gairah masyarakat untuk membeli kendaraan. Bersamaaan dengan hal itu, CNAF akan memaksimalkan peluang dalam pembiayaan kendaraan.

"Tentunya, CNAF juga akan hadir menawarkan solusi pembiayaan kendaraan," ucapnya kepada Kontan, Sabtu (18/1).

Sinergi Djarum Foundation, Pemerintah, dan Peneliti Bawa Asa Konservasi Elang Jawa

Sebelumnya, Deni mengatakan bahwa kebijakan opsen pajak daerah tetap berlaku mulai 5 Januari 2025, sesuai amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Baca Juga: Respons MUF Terkait Pemberian Insentif Opsen Pajak Kendaraan

Deni menjelaskan kebijakan pemberian insentif fiskal berupa keringanan atau pengurangan PKB dan BBNKB selaras dengan amanat UU HKPD, bahwa implementasi opsen pajak daerah tidak menambah beban maksimal Wajib Pajak.

"Hal tersebut karena sejatinya tujuan/manfaat opsen adalah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota," katanya kepada Kontan.

Sampai 16 Januari 2025, Deni menyebut ada 26 provinsi yang menetapkan Peraturan Gubernur atau Keputusan Gubernur terkait pemberian insentif fiskal tersebut.

Secara keseluruhan, Ristiawan mengatakan prospek pembiayaan kendaraan pada tahun ini diharapkan dapat bertumbuh. Ditambah dengan adanya keringanan opsen pajak yang diberlakukan beberapa daerah tentunya dapat menjadi peluang yang menarik untuk CNAF dapat makin agresif dalam menyalurkan pembiayaan kendaraan. 

"Diharapkan, masyarakat menyambut baik hal tersebut dan dapat segera melakukan proses pembiayaan kendaraan," tuturnya.

Sampai Desember 2024, CNAF mencatatkan total penyaluran pembiayaan sebesar Rp 9,96 triliun. Nilai itu tumbuh 11,4%, jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 8,94 triliun. Ristiawan menyampaikan pertumbuhan CNAF itu dilandaskan atas kemampuan perusahaan dalam mitigasi berbagai potensi di tengah menurunnya daya beli konsumen. 

"Salah satunya dengan mengedepankan digitalisasi dalam proses transaksi. Ditambah menerapkan prinsip kehati-hatian dan metode risk based pricing, yaitu penentuan suku bunga berdasarkan tingkat risiko nasabah," ungkapnya.

Sementara itu, Ristiawan mengatakan CNAF menargetkan pembiayaan mencapai Rp 9,5 triliun pada 2025. Dia bilang CNAF tetap optimistis bisa tumbuh lebih baik pada 2025. Untuk mencapai target itu, CNAF akan melakukan berbagai penyesuaian strategi, salah satunya diversifikasi produk untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan baru dan menjaga kesehatan portofolio perusahaan. 

Baca Juga: Opsen Pajak Tetap Berlaku, Begini Nasib Saham Emiten Otomotif

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News