JAKARTA. Wacana pemindahan ibu kota keluar dari Jakarta semakin santer terdengar. Seperti diketahui, saat ini Jakarta menanggung beban yang sangat berat. Tidak hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat ekonomi. Apalagi Jakarta dianggap tidak layak huni dengan jumlah penduduk 9 juta di malam hari dan 12 juta saat siang hari.

Enggartiasto Lukita, Menteri Perdagangan menganggap wacana pemindahan ibu kota tidak akan berimbas pada Jakarta sebagai pusat ekonomi. Namun dirinya tidak ingin berkomentar terlalu jauh terkait wacana tersebut karena saat ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah melakukan kajian mengenai hal itu.

"Kita ikuti saja. Kalau dari sisi perdagangan tidak ada persoalan," ujarnya di Jakarta, Senin (10/7).

Banyak negara yang melakukan pemindahan ibukota, paling dekat adalah negeri jiran Malaysia yang memindahkan ibu kotanya dari Kuala Lumpur ke Putera Jaya. 

"Jakarta akan jadi kota jasa sama seperti halnya Washington dengan New York dan Melbourne dengan Canberra, kita lihat dari kajian Bappenas dulu," lanjutnya.

Berdasarkan pemberitaan KONTAN sebelumnya, Bappenas akan menyelesaikan kajian pemindahan ibu kota pada tahun ini. Aspek yang diperhatikan dalam kajian tersebut adalah mengenai lokasi pemidahan yang kemungkinan di luar Pulau Jawa. Kemudian, aspek tata kota dan pendanaan. Rencananya pemindahan akan selesai dilakukan pada tahun 2019 mendatang.

Saat ini, baru ada tiga lokasi yang digadang-gadang akan menjadi ibukota baru yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Nantinya, untuk pembangunan infrastruktur ibu kota baru, pemerintah akan membuka peran swasta untuk bisa mempercepat pembangunannya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Rizki Caturini