KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Avrist membeberkan sejumlah tantangan dalam menambah jumlah peserta aktif. President Director DPLK Avrist Avrist Firmansyah menerangkan salah satu tantangan datang dari dinamika perekonomian yang memiliki pengaruh cukup signifikan. "Dalam kondisi ketidakpastian ekonomi, perusahaan cenderung lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran, termasuk untuk program kesejahteraan dan pensiun karyawan," ujarnya kepada Kontan, Rabu (11/11/2026).
Baca Juga: BRI Salurkan Kredit UMKM Sebesar Rp 1.250 Triliun per September 2026 Selain faktor ekonomi, Firmansyah melihat adanya tantangan lain yang makin relevan, yaitu perubahan regulasi ketenagakerjaan dan dana pensiun. Dia bilang salah satunya adalah terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 253 yang mengatur kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon. Menurutnya, kebijakan itu pada dasarnya memiliki tujuan yang positif, yaitu memperkuat perlindungan hak pekerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja. Namun, dari perspektif pemberi kerja, implementasi ketentuan tersebut perlu mendapatkan perhatian, khususnya mengenai harmonisasinya dengan program pensiun yang telah diselenggarakan perusahaan melalui DPLK. "Perusahaan tentu akan mempertimbangkan efisiensi pendanaan agar tidak terjadi kewajiban pendanaan berganda untuk manfaat yang secara substansi saling berkaitan," tuturnya. Firmansyah menyebut ketidakpastian mengenai mekanisme integrasi antara dana cadangan pesangon dan program pensiun berpotensi membuat sebagian perusahaan menunda keputusan untuk memulai, memperluas, atau meningkatkan iuran program pensiun sampai terdapat kejelasan ketentuan pelaksanaannya.
Baca Juga: Sejumlah LKM Sebut Penyaluran Pinjaman Masih Berpotensi Tumbuh hingga Akhir 2026 Oleh karena itu, Firmansyah berharap regulasi pelaksanaan nantinya dapat memberikan kepastian mengenai hubungan antara kewajiban dana cadangan pesangon dan program pensiun yang sudah dimiliki perusahaan, sekaligus memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi. "Kami meyakini bahwa harmonisasi regulasi ketenagakerjaan dan dana pensiun merupakan salah satu faktor penting untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan industri," katanya.
Pada akhirnya, Firmansyah mengatakan tujuan kebijakan ketenagakerjaan dan dana pensiun seharusnya saling memperkuat, yaitu memberikan perlindungan finansial bagi pekerja tanpa menciptakan beban pendanaan yang tidak efisien bagi pemberi kerja. Sementara itu, Firmansyah menerangkan DPLK Avrist berhasil membukukan penerimaan iuran atau
money in sebesar Rp 364 miliar hingga September 2026. Nilainya bertumbuh sebesar 20,24% secara
Year on Year (YoY). Firmansyah mengungkapkan pertumbuhan iuran itu diperoleh dari strategi membidik pasar yang tepat, sehingga mendorong pertumbuhan melalui akuisisi bisnis baru, lalu peningkatan kontribusi dari perusahaan eksisting, serta penguatan partisipasi aktif peserta. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
