JAKARTA. Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution menyoroti sejumlah hal yang menjadi tantangan melaksanakan program financial inclusion atau keuangan inklusi.Faktor pertama ialah persoalan data. Darmin menyebut ketiadaan database penduduk, rekam jejak pengusaha kecil dan mikro. Kedua, ketiadaan agunan yang memadai. Ketiga, faktor legalitas usaha.Keempat, aspek ketersediaan produk dan aspek perluasan akses keuangan hingga ke daerah-daerah terpencil. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa biaya untuk perluasan akses bagi masyarakat akan sangat tinggi dan tidak efisien bagi perbankan."Oleh karena itu perlu dikembangkan perluasan akses layanan perbankan menggunakan teknologi informasi maupun dengan industri lain yang dikenal dengan nama branchless banking," papar Darmin, saat membuka Indonesia Banking Expo 2012 (IBEX), Rabu (27/6).Ia memaparkan, BI selaku regulator perbankan akan bekerjasama dengan regulator terkait untuk menerapkan kebijakan dan peraturan memadai terkait branchless banking. Ini supaya aspek kehati-hatian dan perlindungan nasabah tetap terjaga.Untuk mengatasi tantangan tersebut, BI telah melakukan koordinasi intensif dengan instansi terkait, antara lain dalam pengembangan database Financial Identity Number dalam skema kredit untuk pengusaha pemula di sektor ekonomi unggulan (misalnya, perikanan). Selain itu, percepatan program sertifikasi tanah yang bersifat masal, berbiaya masal, dan berbiaya murah, agar layak dijadikan agunan."Program sertifikasi tanah untuk jaminan usaha mikro dan kecil di daerah sebetulnya sudah berjalan. Kami liat sangat efektif. Karena itu, akan terus ditingkatkan agar penerapannya lebih luas melalui kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Daerah," papar Darmin.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Ini tantangan financial inclusion versi BI
JAKARTA. Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution menyoroti sejumlah hal yang menjadi tantangan melaksanakan program financial inclusion atau keuangan inklusi.Faktor pertama ialah persoalan data. Darmin menyebut ketiadaan database penduduk, rekam jejak pengusaha kecil dan mikro. Kedua, ketiadaan agunan yang memadai. Ketiga, faktor legalitas usaha.Keempat, aspek ketersediaan produk dan aspek perluasan akses keuangan hingga ke daerah-daerah terpencil. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa biaya untuk perluasan akses bagi masyarakat akan sangat tinggi dan tidak efisien bagi perbankan."Oleh karena itu perlu dikembangkan perluasan akses layanan perbankan menggunakan teknologi informasi maupun dengan industri lain yang dikenal dengan nama branchless banking," papar Darmin, saat membuka Indonesia Banking Expo 2012 (IBEX), Rabu (27/6).Ia memaparkan, BI selaku regulator perbankan akan bekerjasama dengan regulator terkait untuk menerapkan kebijakan dan peraturan memadai terkait branchless banking. Ini supaya aspek kehati-hatian dan perlindungan nasabah tetap terjaga.Untuk mengatasi tantangan tersebut, BI telah melakukan koordinasi intensif dengan instansi terkait, antara lain dalam pengembangan database Financial Identity Number dalam skema kredit untuk pengusaha pemula di sektor ekonomi unggulan (misalnya, perikanan). Selain itu, percepatan program sertifikasi tanah yang bersifat masal, berbiaya masal, dan berbiaya murah, agar layak dijadikan agunan."Program sertifikasi tanah untuk jaminan usaha mikro dan kecil di daerah sebetulnya sudah berjalan. Kami liat sangat efektif. Karena itu, akan terus ditingkatkan agar penerapannya lebih luas melalui kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Daerah," papar Darmin.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News