KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Pertamina (Persero) menilai transisi pengelolaan Blok Rokan bukan perkara mudah. Hal ini seiring adanya sejumlah tantangan yang ditemui di lokasi blok migas tersebut.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman menyampaikan, produksi minyak di Blok Rokan selama ini disumbangkan dari lapangan-lapangan yang sudah berusia di atas 50 tahun. Fasilitas produksi di sana pun sudah tampak berumur.

Baca Juga: SKK Migas Mengawal Transisi Blok Rokan premium

Sulit Cari Emas Fisik? Begini Cara Tetap Raih Cuan di Pasar Emas

“Jumlah aset di Blok Rokan cukup besar yakni hampir 140.000 aset atau lebih banyak 3 kali lipat aset di Blok Mahakam,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Rabu (30/10).

Dari situ, diperlukan penanganan yang khusus selama masa transisi. Pihak Pertamina menghitung proses handover atau serah-terima di Blok Rokan diperkirakan mencapai lebih dari satu tahun.

Selain itu, penyediaan sumur untuk kebutuhan produksi juga menjadi tantangan tersendiri bagi Pertamina.

Baca Juga: Ada 63 kasus pencurian minyak, ini tanggapan Chevron Pacific Indonesia

Fajriyah menyebut, kebutuhan rig pengeboran (drilling) di Blok Rokan berkisar antara 3—10 rig untuk menyesuaikan program kerja yang realistis bisa tercapai.

Adapun kebutuhan rig work over diperkirakan sekitar 20—40 buah. Jumlah tersebut masih sama dengan yang diperlukan oleh PT Chevron Pacific Indonesia selaku pengelola Blok Rokan terkini.

Dia menjelaskan, kebutuhan rig drilling maupun rig workover untuk Blok Rokan akan dipenuhi dari internal Pertamina maupun perusahaan lain yang bisa memberikan harga kompetitif. “Kondisi rig juga mesti memenuhi persyaratan sesuai standar,” imbuhnya.

Baca Juga: Pengamat energi: Keekonomian proyek infrastruktur gas harus jadi prioritas

Tak hanya itu, sebagian besar kontrak jasa yang dimiliki Chevron akan berakhir pada bulan Agustus 2021 atau bertepatan dengan pengambilalihan Blok Rokan kepada Pertamina.

Lantas, PT Pertamina Hulu Rokan selaku anak usaha Pertamina yang mengelola blok migas tersebut harus mulai menyiapkan kontrak baru yang jumlahnya besar sejak masa transisi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News