KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) membeberkan sejumlah tantangan yang bisa menghambat penerimaan iuran di industri DPLK. Ketua Umum Asosiasi DPLK Tondy Suradiredja mengatakan salah satu tantangan utamanya, yakni rendahnya literasi dana pensiun di masyarakat. 

"Program pensiun kerap dipandang sebagai beban pengeluaran daripada investasi jangka panjang," katanya kepada Kontan, Jumat (5/6).

Dari sisi korporasi, Tondy menyebut tekanan efisiensi akibat perlambatan ekonomi berpotensi berujung pada kondisi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan terhentinya aliran iuran pekerja formal. Selain itu, dia bilang ketidakpastian ekonomi makro yang menekan daya beli secara keseluruhan juga turut memperlambat pertumbuhan kepesertaan dan iuran baru di industri.

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Baca Juga: TWP90 Fintech Lending Naik Jadi 4,62% per April 2026, Ini Kata Pengamat

Untuk mengantisipasi tantangan tersebut dan sebagai upaya menyerap lebih banyak penerimaan iuran, Tondy menyampaikan industri perlu menerapkan strategi jitu. Salah satunya adalah DPLK perlu mempercepat transformasi digital lewat aplikasi seluler yang memudahkan peserta melakukan top-up iuran secara mudah. 

"Langkah itu harus didukung kolaborasi edukasi yang masif bersama asosiasi guna meningkatkan literasi masyarakat mengenai pentingnya mempersiapkan dana pensiun, agar masa pensiun dapat dijalani dengan sejahtera," ucapnya.

Melalui penguatan digitalisasi dan literasi, Tondy mengatakan DPLK dapat memperluas penetrasi ke segmen potensial, seperti pekerja paruh waktu, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Sebagai informasi, data OJK mencatat, penerimaan iuran Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) konvensional meningkat 9,54% Year on Year (YoY), menjadi sebesar Rp 6,43 triliun per Maret 2026. 

Baca Juga: Rupiah Kian Tertekan, Bank Perketat Penyaluran Kredit Valas

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News