JAKARTA. Menteri Koordiantor Bidang Perkonomian Sofyan Djalil menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan untuk segera menyederhanakan birokrasi perizinan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Hal ini merupakan salah satu target perekonomian jangka pendek pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)- Jusuf Kalla.

"Yang terpenting bagaimana kita mempercepat apa yang bisa dipercepat, yang bisa dirasakan langsung  oleh masyrakat. Satu, bagaimana kita menyederhanakan UMKM," kata Sofyan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (28/10/2014), seusai mengikuti rapat dengan Wapres Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo.

Menurut dia, proses pengajuan izin bagi pelaku UMKM mendaftarkan produknya cenderung rumit. Nantinya, menurut Sofyan, UMKM hanya perlu memiliki satu izin yang bisa digunakan sebagai landasan mereka guna mendapatkan kredit perbankan.

"UMKM kita sangat banyak dan dapat dirasakan langsung oleh UMKM lainnya, kelembagaan yang nilai tambahnya banyak adalah kredit pinjaman luar negeri itu kan repot sekali," tutur dia.

Masih terkait perizinan, pemerintah berencana menyederhanakan proses pengurusan izin pinjaman luar negeri. Diharapkan, tidak perlu waktu berbulan-bulan untuk mendapatkan izin dari berbagai kementerian dalam memperoleh pinjaman luar negeri. 

"Kalau swasta ini kan selama ini mereka tidak perlu jadi begitu. Kalau masih diperlukan, kita sederhanakan. Jangan birokrasi itu menghambat pertumbuhan ekonomi," ucap Sofyan. 

Ia juga menyampaikan perlunya melanjutkan program Menteri Koordinator Ekonomi sebelumnya, yakni Chairul Tanjung yang sudah memulai penyederhanaan birokrasi terkait perizinan. 

Mengenai rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM), Sofyan menyampaikan bahwa Pemerintah masih menyiapkan segala sesuatunya. Belum ada keputusan berapa nilai kenaikan harga BBM. "Intinya konsen mengalokasikan subsidi ke arah yang lebih produktif, tenang saja, belum ada keputusan," ujar dia. (Icha Rastika)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa