KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ombudsman Republik Indonesia telah menyelesaikan investigasi atas prakarsa sendiri mengenai perbaikan dalam tata kelola cadangan beras pemerintah (CBP). Setidaknya ada 12 temuan pada proses perencanaan, penetapan, pengadaan, perawatan penyimpanan, penyaluran, pelepasan dan pembiayaan CBP. Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyebutkan, salah satu temuan mengenai harga eceran tertinggi (HET) beras. Berdasarkan rujukan investigasi yang dilakukan Ombudsman, masalah fundamental yang ada pada HET beras adalah masalah keadilan. Yeka mengatakan, bagi negara yang memiliki banyak warga miskin, HET beras tidak menjadi suatu permasalahan. Namun, berdasarkan data BPS, warga miskin di Indonesia jumlahnya sekitar 10,4% dan sisanya itu warga tidak miskin. Maka, Ombudsman menilai perlu adanya evaluasi akan kebijakan HET beras.
Ini temuan Ombudsman RI soal cadangan beras pemerintah
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ombudsman Republik Indonesia telah menyelesaikan investigasi atas prakarsa sendiri mengenai perbaikan dalam tata kelola cadangan beras pemerintah (CBP). Setidaknya ada 12 temuan pada proses perencanaan, penetapan, pengadaan, perawatan penyimpanan, penyaluran, pelepasan dan pembiayaan CBP. Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyebutkan, salah satu temuan mengenai harga eceran tertinggi (HET) beras. Berdasarkan rujukan investigasi yang dilakukan Ombudsman, masalah fundamental yang ada pada HET beras adalah masalah keadilan. Yeka mengatakan, bagi negara yang memiliki banyak warga miskin, HET beras tidak menjadi suatu permasalahan. Namun, berdasarkan data BPS, warga miskin di Indonesia jumlahnya sekitar 10,4% dan sisanya itu warga tidak miskin. Maka, Ombudsman menilai perlu adanya evaluasi akan kebijakan HET beras.