KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan para pejabat negara baik di tingkat pusat dan kepala daerah, termasuk aparat penegak hukum tentang area rawan korupsi.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, ada tiga area rawan korupsi yang harus dipahami yakni perencanaan anggaran, mekanisme dana bantuan sosial (bansos) dan mekanisme pembelian barang dan jasa. Menurutnya, hal itu penting Sebab banyak kepala daerah yang terjerat kasus karena hal itu.

"Tiga hal ini yang terus membelit banyak gubernur, bupati, walikota yang tiap tahun seringnya meningkat. Ini yang terus kami sampaikan di tiap awal pagi untuk selalu ingat araea rawan korupsi," ujar Tjahjo dalam pernyataan resminya, Senin (13/8).

Untuk itu, pihaknya tak bosan mengingatkan aparatur terutama para pemangku kebijakan untuk hati-hati, karena menurut Tjahjo dari sisi sistem sudah baik. Artinya, masalah yang terjadi penyebabnya adalah mental individu masing-masing, bukan regulasi bukan pula salah sistem.

"Kalau sampai kena OTT ya sistemnya sudah bagus. Kami kembalikan ke yang bersangkutan, tetap kami selalu mengingatkan waspada khususnya perencanaan anggaran dengan DPRD, pusat, antara bawahan dan atasan. Harus transparan dan terbuka," tambahnya.

Di sisi lain, Tjahjo mengakui gaji kepala daerah memang kecil, namun itu bukan alasan untuk bermain curang. Dari sisi pemerintah juga terus berupaya memperbaiki penghasilan kepala daerah seperti tunjangan bagi kepala daerah yang terus ditingkatkan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi