KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah tokoh nasional meluncurkan Prasasti Center for Policy Studies, sebuah think tank independen yang bertujuan menjadi jembatan antara industri, pemerintah, dan masyarakat sipil dalam mendorong lahirnya kebijakan publik yang berbasis data, inklusif, dan berdampak nyata.

Sebagai salah satu pendiri, Hashim Djojohadikusumo menyebut prinsip dasar lembaga baru ini tidak boleh menjadi corong pemerintah. "Jika ada kebijakan yang keliru, kami wajib menyampaikannya secara jujur," kata Hashim dalam keterangan tertulis, Selasa (1/7).

Adik Presiden Prabowo Subianto ini bercerita, pada 2007 silam, ia gagal memulangkan Prasasti Sangguran yang merupakan artefak dari abad ke-7 dari Kediri yang berada di Inggris. Dia bilang kegagalan membawa pulang prasasti batu itu kini tergantikan dengan kehadiran Prasasti pemikiran.

KB Bank Dapat Suntikan Modal Rp3 Triliun dari KB Kookmin Bank untuk Perkuat Bisnis

Sebagai anggota Board of Adviser, Hashim menekankan tiga fungsi utama Prasasti. Pertama, memberikan penilaian objektif berbasis data. Kedua, mengawal program strategis pemerintah. Ketiga, menjadi mitra kritis yang konstruktif

Baca Juga: Pelonggaran Kebijakan Impor, Ekonom: Mahalnya Bahan Baku Tekan Daya Saing Manufaktur

Hashim secara khusus menyoroti program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya terlambat diimplementasikan. Padahal menurutnya, sejak 2006 Indonesia sudah diingatkan oleh masalah stunting.

Pendiri Grup Arsari ini juga mengkritik potensi korupsi di Badan Gizi Nasional. "Data yang kami terima menunjukkan masih banyak penyimpangan. Prasasti tidak akan tutup mata," kata dia.

Namun di sisi lain, Hashim yakin target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan pemerintah bisa tercapai di tahun depan. Ia mengklaim gelombang investasi asing terus mengalir disertai keberhasilan politik luar negeri Indonesia.

Selain menjadi lembaga independen dan membangun kritik kepada pemerintah, Hashim punya harapan besar Prasasti juga menjalankan fungsi sebagai jembatan komunikasi antara civil society, para pelaku usaha dan perumus kebijakan.

Anggota Board of Advisor Prasasti lain, Burhanudin Abdullah menambahkan Prasasti didirikan sebagai respons atas kebutuhan akan ruang dialog yang netral dan berbasis ilmiah.

Baca Juga: Apindo Tanggapi Pelonggaran Aturan Impor yang Diterbitkan Pemerintah

"Prasasti bukan milik segelintir elite, melainkan wadah kolaborasi antara masyarakat sipil, akademisi, dan pemerintah," kata mantan Gubernur Bank Indonesia ini. 

Selain kedua nama tersebut, Prasasti didukung oleh deretan nama lain seperti Gandi Sulistiyanto, Ellyus Achiruddin hingga Prijono Sugiarto.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News