JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan bahwa daftar perusahaan yang telah dirilis pada tanggal 7 November 2014 adalah 262 perusahaan yang izinnya diberikan oleh beberapa otoritas.

Direktur Pengembangan Kebijakan Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Anto Prabowo menjelaskan, tidak berarti bahwa sebanyak 262 perusahaan tersebut melakukan kegiatan melawan hukum. "OJK tidak dalam kapasitas untuk menyatakan perusahaan tersebut melakukan kegiatan yang melawan hukum atau tidak melawan hukum," jelas Anto dalam pernyataan tertulis yang diterima KONTAN, Jumat (14/11).

Meskipun demikian, kata Anto, OJK meminta masyarakat tetap bersikap waspada, rasional dan berhati-hati. 

OJK sendiri telah menerima konfirmasi terhadap beberapa perusahaan yang ada dalam daftar. Dimana terdapat 44 perusahaan yang sudah diberikan izin oleh Kementerian atau Lembaga seperti Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), maupun Kementerian Hukum dan HAM.

OJK secara rutin akan melakukan pengkinian data yang dimuat dalam website OJK baik yang berasal dari sumber terpercaya, hasil koordinasi Satgas Waspada Investasi, hasil identifikasi lanjutan OJK, maupun informasi dari otoritas lain, agar masyarakat tetap memperoleh informasi mengenai legalitas dari otoritas yang terkait.

Anto mengungkapkan, OJK telah meminta informasi bahwa kementerian atau lembaga yang mengeluarkan izin perusahaan untuk memastikan perusahaan tersebut telah melaksanakan kegiatan sesuai perundang-undangan yang berlaku. OJK juga telah menerima penjelasan dari beberapa perusahaan yang namanya tercantum dalam daftar yang dirilis pada 7 November 2014. Dari keterangan yang disampaikan, OJK kemudian menginformasikan kepada Kementerian atau Lembaga terkait.

"OJK menghimbau agar pelaku usaha mencantumkan informasi tentang legalitas usahanya dalam setiap dokumen penawaran baik cetak maupun elektronik untuk memudahkan masyarakat mencari informasi kepada instansi yang berwenang," katanya.

OJK juga akan secara proaktif bersama-sama dengan instansi terkait melakukan koordinasi guna mengefektifkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sesuai kewenangan masing-masing instansi untuk mencegah potensi kerugian masyarakat yang lebih besar atas penawaran investasi yang tidak bertanggungjawab.

Update Daftar Perusahaan Yang Bukan Merupakan Kewenangan OJK
No	Nama Perusahaan	Otoritas Pemberi Izin	Bidang Usaha
1	PT Best Profit Futures	Bappebti	Perusahaan Pialang Berjangka
2	PT Central Capital Futures	Bappebti	Perusahaan Pialang Berjangka
3	PT Cyber Futures	Bappebti	Perusahaan Pialang Berjangka
4	PT Equityworld Futures	Bappebti	Perusahaan Pialang Berjangka
5	PT Garuda Berjangka	Bappebti	Perusahaan Pialang Berjangka
6	PT Global Artha Futures	Bappebti	Perusahaan Pialang Berjangka
7	PT HIG Internasional Berjangka	Bappebti	Perusahaan Pialang Berjangka
8	PT Interpan Pasific	Bappebti	Perusahaan Pialang Berjangka
9	PT Jalatama Artha Berjangka	Bappebti	Perusahaan Pialang Berjangka
10	PT Kontak Perkasa Futures	Bappebti	Perusahaan Pialang Berjangka
11	PT Mahadana Asta Berjangka	Bappebti	Perusahaan Pialang Berjangka
12	PT Midtou Aryacom Futures	Bappebti	Perusahaan Pialang Berjangka
13	PT Monex Investindo Futures	Bappebti	Perusahaan Pialang Berjangka
14	PT Millennium Penata Futures	Bappebti	Perusahaan Pialang Berjangka
15	PT Reymount Futures	Bappebti	Perusahaan Pialang Berjangka
16	PT Rifan Financindo Futures	Bappebti	Perusahaan Pialang Berjangka
17	PT Sentra Artha	Bappebti	Perusahaan Pialang Berjangka
18	PT Solid Gold Berjangka	Bappebti	Perusahaan Pialang Berjangka
19	PT Trijaya Pratama Future	Bappebti	Perusahaan Pialang Berjangka
20	PT Trust Artha Futures	Bappebti	Perusahaan Pialang Berjangka
21	PT Valbury Futures	Bappebti	Perusahaan Pialang Berjangka
22	PT Victory International Futures	Bappebti	Perusahaan Pialang Berjangka
23	PT Soegee Futures (SFX)	Bappebti	Perusahaan Pialang Berjangka
24	PT Melia Sehat Sejahtera	BKPM	Perusahaan Multi Level Marketing Propolis.
25	PT Duta Business School	BKPM	Perusahaan Multi Level Marketing Habbazzaitun, kopi instan herbal dll
26	PT Overseas Zone	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Pemkot Jakarta Utara	Jasa Konsultan Manajemen SDM
27	PT Harfam Jaya Makmur	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Perdagangan Kayu, bibit pertanian,bibit perkebunan,alat pertanian,alat perkebunan, alat peternakan.
28	PT Global Agro Bisnis/I-Gist	BKPM	Ijin prinsip Investasi Tanaman/Perkebunan Jabon
29	Kementerian Koperasi dan UKM sedang berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM di daerah untuk memastikan bahwa 15 koperasi yang tercantum dalam daftar yang dirilis oleh OJK telah melaksanakan kegiatan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Sumber: OJK posisi per 14 November 2014

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa