KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom Senior Faisal Basri mengkritisi kebijakan tata kelola batubara yang ada saat ini. Faisal mengungkapkan, permasalahan pasokan batubara yang terjadi saat ini juga dikarenakan buruknya regulasi. Ia menilai, sebaiknya tidak perlu ada kebijakan Domestic Market Obligation (DMO). Selain itu, tidak perlu dikenakan sanksi bagi para perusahaan batubara. Sebagai gantinya, pemerintah dinilai perlu mencontoh skema yang ada dalam industri crude palm oil (CPO). "Jadi (dalam) CPO itu, pokoknya bagi yang ekspor dikenakan pajak ekspor. Apa gunanya pajak ekspor? untuk memenuhi Pasal 33 UUD 1945 bahwa batubara ini milik negara, milik rakyat," ungkap Faisal dalam diskusi Kompas TV B-Talk, Selasa (18/1).
Ini Usulan Faisal Basri Soal Kebijakan Tata Kelola Batubara di Tanah Air
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom Senior Faisal Basri mengkritisi kebijakan tata kelola batubara yang ada saat ini. Faisal mengungkapkan, permasalahan pasokan batubara yang terjadi saat ini juga dikarenakan buruknya regulasi. Ia menilai, sebaiknya tidak perlu ada kebijakan Domestic Market Obligation (DMO). Selain itu, tidak perlu dikenakan sanksi bagi para perusahaan batubara. Sebagai gantinya, pemerintah dinilai perlu mencontoh skema yang ada dalam industri crude palm oil (CPO). "Jadi (dalam) CPO itu, pokoknya bagi yang ekspor dikenakan pajak ekspor. Apa gunanya pajak ekspor? untuk memenuhi Pasal 33 UUD 1945 bahwa batubara ini milik negara, milik rakyat," ungkap Faisal dalam diskusi Kompas TV B-Talk, Selasa (18/1).